BANJARNEGARA – DPRD Provinsi Jateng menggelar ‘Uji Publik Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD),’ Rabu (23/9/2026), di Hotel Fox Harris, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan itu dihadiri Kepala Bapenda Provinsi Jateng M. Masrofi, akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Yanuar Eristianto, dan peserta dari Bapenda dan RSUD se-Jateng
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Ditjen Bina Marga Kemen PU, Rabu (19/8/2026). Kedatangan dewan terkait rekomendasi teknik draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sebagai syarat mengajukan fasilitasi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri
JAKARTA — Dana cadangan memiliki fungsi strategis untuk memastikan pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2029 tetap tersedia, sekaligus mencegah beban anggaran daerah menumpuk dalam satu tahun. Kesiapan pendanaan menjadi penting karena seluruh tahapan pemilihan membutuhkan anggaran besar dan berkesinambungan
JAKARTA – Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan sudah mencapai babak akhir. Sebelum melaksanakan finalisasi di Kementerian Dalam Negeri, Bapemperda berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta masukan secara teknis guna menyempurnakan raperda tersebut
SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi
GEDUNG BERLIAN –Â Menghadapi Pilgub 2029, Komisi A DPRD Provinsi Jateng berupaya agar anggaran fiskal dapat memadai. Untuk itu, Komisi A menyusun Raperda Dana Cadangan Pilgub
MUNGKID – DPRD Provinsi Jateng menilai penanganan dan perlindungan pekerja informal tidak boleh lagi berjalan dengan skema satu arah dari pemerintah. Melalui Raperda tentang Pemberdayaan & Perlindungan Pekerja Informal, pemerintah provinsi mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan wadah komunitas serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO)
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng mengusulkan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2029. Usulan prakarsa itu menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD, Sumanto, Kamis (30/7/2026)
PEKALONGAN – Sektor informal adalah urat nadi perekonomian Jateng. Namun, polis perlindungan bagi para pelakunya masih minim
SURABAYA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng terus berupaya mematangkan Raperda tentang Standarisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Salah satunya dengan menggali praktik pengelolaan jalan di Provinsi Jatim, yang dinilai berhasil menjaga kemantapan infrastruktur.
PEMALANG – Guna mendapatkan data dan informasi yang lebih komprehensif, Komisi B DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7/2026). Kegiatan itu dilakukan dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah
GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
