BERITA KOMISI E

  • Komisi E Tegaskan Larangan Titip Siswa & Pungli

    UNGARAN โ€“ Komisi E DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jumat (12/6/2026). Kunjungan itu dipimpin Anggota Komisi E, Bagus Suryo Kusumo.

  • Pentingnya Penguatan Mutu Panti Sosial

    YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.

  • DPRD & Pemprov Jateng Dorong Regulasi Adaptif & Perluasan Jaminan Sosial

    PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).

  • Batik Berlian Pekalongan Jadi Contoh Perlindungan Pekerja Rentan

    PEKALONGAN โ€“ Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.

  • Komisi E Diskusi Penanganan Pengangguran di DIY

    YOGYAKARTA โ€“ Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).

  • Perlunya Pendataan Driver Online

    GUBERNURAN โ€“ DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai dasar penyusunan program kesejahteraan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya aksi puluhan driver yang mendatangi Kantor Gubernur, Selasa (19/5/2026).

  • Perlunya Penguatan SMK di Jateng

    SAMARINDA โ€“ Komisi E DPRD Provinsi Jateng terus mendorong penguatan pendidikan vokasi agar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) benar-benar siap memasuki dunia kerja. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan sekolah kejuruan di Jateng.