SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.
SURAKARTA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2026), menyoroti proyek pembangunan Gedung Critical Center RSUD dr. Moewardi Surakarta. Hal itu dilakukan sebagai upaya tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
UNGARAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jumat (12/6/2026). Kunjungan itu dipimpin Anggota Komisi E, Bagus Suryo Kusumo.
YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.
PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).
PEKALONGAN – Upaya Pemerintah Kota Pekalongan melindungi pekerja sektor informal mendapat perhatian khusus dari Komisi E DPRD Provinsi Jateng. Saat bertandang ke Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026), Komisi E mendalami berbagai program perlindungan tenaga kerja rentan yang dinilai telah berjalan cukup konkret dan menyentuh masyarakat bawah.
GUBERNURAN – DPRD akan terus mendukung kesejahteraan profesi transportasi online atau dikenal dengan driver ojek online (ojol) baik roda 2 dan 4. Hal itu ditegaskan 2 Anggota DPRD yakni Yudi Indras Wiendarto dan Niken Mayasari saat berorasi di hadapan puluhan pengemudi ojek online.
YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).
GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai dasar penyusunan program kesejahteraan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya aksi puluhan driver yang mendatangi Kantor Gubernur, Selasa (19/5/2026).
SAMARINDA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng terus mendorong penguatan pendidikan vokasi agar lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) benar-benar siap memasuki dunia kerja. Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka pengangguran yang justru berasal dari lulusan sekolah kejuruan di Jateng.
SUKOHARJO – Komisi E DPRD Provinsi Jateng masih fokus dalam penyusunan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal. Guna mendapatkan data komprehensif, beberapa daerah sudah dikunjungi, termasuk Setda Kabupaten Sukoharjo, Selasa (5/5/2026).
GUBERNURAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Jateng berlangsung tertib, lancar, dan aman. Turut dilakukan audensi secara tertib antara elemen buruh, mahasiswa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD di Ruang Rapat Gubernur Lantai 2, Jumat (1/5/2026).
