TEMANGGUNG – Komisi-E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Panti Pelayanan Sosial (PPS) Penganthi Temanggung, Selasa (4/8/2026), dipimpin Ketua Komisi-E Messy Widiastuti dan didampingi jajaran Dinas Sosial Provinsi Jateng. Rombongan diterima Kepala PPS Penganthi, Teguh Widianto. Sebagai informasi, PPS Penganthi adalah panti…
MUNGKID – DPRD Provinsi Jateng menilai penanganan dan perlindungan pekerja informal tidak boleh lagi berjalan dengan skema satu arah dari pemerintah. Melalui Raperda tentang Pemberdayaan & Perlindungan Pekerja Informal, pemerintah provinsi mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan wadah komunitas serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO)
PEKALONGAN – Sektor informal adalah urat nadi perekonomian Jateng. Namun, polis perlindungan bagi para pelakunya masih minim
JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.
BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.
GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.
SURAKARTA – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti mendorong perluasan program sekolah kemitraan dan penguatan Sekolah Rakyat sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Menurut dia pemerintah harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.
SURAKARTA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Jumat (19/6/2026), menyoroti proyek pembangunan Gedung Critical Center RSUD dr. Moewardi Surakarta. Hal itu dilakukan sebagai upaya tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
UNGARAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di SMA Negeri 1 Ungaran dan SMK Negeri 2 Salatiga, Jumat (12/6/2026). Kunjungan itu dipimpin Anggota Komisi E, Bagus Suryo Kusumo.
YOGYAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi bersama Dinas Sosial Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026). Tujuannya, menggali informasi terkait pemenuhan rehabilitasi sosial di panti, tata kelola panti sosial, dan strategi pemberdayaan penerima manfaat pasca keluar dari panti.
PEKALONGAN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendorong penguatan perlindungan bagi tenaga kerja informal melalui inisiasi regulasi daerah yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja informal di Jateng. Hal itu disampaikan Ketua Komisi E, Messy Widiastuti, dalam Seminar DPRD Provinsi Jateng dengan tema ‘Menggagas Raperda tentang Perlindungan Pekerja Informal’ di Hotel Amandaru, Kota Pekalongan, Senin (25/5/2026).
