KARANGANYAR – Meningkatnya jumlah anak yang dirujuk ke Rumah Pelayanan Sosial (RPS) Tawangmangu menunjukkan kebutuhan penguatan layanan penanganan anak terlantar yang ada di Jateng. Selain memastikan proses penanganan berjalan berjenjang, Komisi E DPRD Provinsi Jateng menilai dukungan sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi perhatian agar pelayanan sosial tetap optimal
GEDUNG BERLIAN – DPRD Provinsi Jateng tetap berkomitmen untuk membersamai aksi yang dilakukan oleh serikat buruh, sepanjang dilakukan secara konstruktif. Hal itu mengemuka usai Komisi E DPRD Provinsi Jateng menerima perwakilan dari buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Jateng, Kamis (10/9/2026)
BANDUNG – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menggali strategi penguatan pelayanan kesehatan dan pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Provinsi Jabar sebagai bahan untuk memperkuat kebijakan kesehatan di Jawa Tengah. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Rabu (9/9/2026)
TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang
SURABAYA — Penanganan dampak bencana tidak berhenti ketika kondisi darurat berakhir. Kerusakan infrastruktur vital harus segera dipetakan, dibiayai, dan dipulihkan agar tidak memperpanjang dampak bagi masyarakat
Dialog Parlemen DPRD Provinsi Jateng bertema ‘Bersinergi Lintas Generasi untuk Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur’ di Gedung Berlian, Jumat (14/8/2026).
KAJEN – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyoroti kualitas proses belajar mengajar sekaligus memastikan lingkungan sekolah tetap aman bagi peserta didik. Hal itu menjadi fokus Komisi E ke SMA Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Senin (10/8/2026), untuk menggali masukan, data, dan informasi pendidikan di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII
TEMANGGUNG – Komisi-E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Panti Pelayanan Sosial (PPS) Penganthi Temanggung, Selasa (4/8/2026), dipimpin Ketua Komisi-E Messy Widiastuti dan didampingi jajaran Dinas Sosial Provinsi Jateng. Rombongan diterima Kepala PPS Penganthi, Teguh Widianto. Sebagai informasi, PPS Penganthi adalah panti…
MUNGKID – DPRD Provinsi Jateng menilai penanganan dan perlindungan pekerja informal tidak boleh lagi berjalan dengan skema satu arah dari pemerintah. Melalui Raperda tentang Pemberdayaan & Perlindungan Pekerja Informal, pemerintah provinsi mendorong terciptanya partisipasi aktif masyarakat melalui pembentukan wadah komunitas serta kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO)
PEKALONGAN – Sektor informal adalah urat nadi perekonomian Jateng. Namun, polis perlindungan bagi para pelakunya masih minim
JAKARTA – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pesantren menjadi alasan Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendatangi Kantor Kementerian Agama RI, Kamis (23/7/2026). Langkah itu ditempuh untuk memastikan kebijakan perlindungan santri tidak berhenti pada regulasi tapi benar-benar berjalan efektif di setiap pesantren.
BANJARNEGARA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian pada penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, Kabupaten Banjarnegara. Saat mengunjungi balai milik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng itu, Selasa (21/7/2026), Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Messy Widiastuti menegaskan pelatihan harus terus diperbarui agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan perkembangan sektor pertanian modern.
