SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda tentang Sempadan Sungai. Salah satunya menggali informasi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Surakarta, Selasa (24/2/2026).
CIREBON – Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan dan Standarisasi Jalan Provinsi, Komisi D DPRD Provinsi Jateng mengumpulkan sejumlah data dan informasi dari berbagai daerah. Termasuk, dari daerah di Provinsi Jabar yakni Kabupaten Cirebon.
YOGYAKARTA – Konsep pengelolaan sampah menjadi sorotan Komisi D DPRD Provinsi Jateng. Saat berada di DI, Yogyakarta, Jumat (30/1/2026), Komisi D mendapat banyak informasi mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan hidup (LH).
SRAGEN –Â Komisi E DPRD Provinsi Jateng masih menyoroti persoalan ketenagakerjaan. Hal itu terlihat saat Komisi E menyambangi UPTD Technopark Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kamis (15/1/2026).
TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) untuk melakukan pengukuran ulang di seluruh ruas jalan milik provinsi. Langkah itu krusial guna menjamin validitas data dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Standardisasi Jalan Provinsi.
YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DI. Yogyakarta, Senin (12/1/2026). Tujuannya, studi banding mengenai muatan materi naskah akademik dan draft Raperda tentang Garis Sempadan.
JAKARTA – Komisi E DPRD Provinsi Jateng menyambangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (12/1/2026). Langkah itu ditempuh guna menghimpun masukan strategis untuk Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng bersama Dinas PU Bina Marga Cipta Karya (BMCK) Provinsi Jateng mematangkan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi. Konsultasi yang digelar bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR di Jakarta, Senin (12/1/2026), menghasilkan sejumlah poin krusial terkait fungsi kelayakan teknis yang wajib diakomodasi dalam regulasi baru tersebut.
JAKARTA –Â Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera menuntut Pemerintah Daerah melakukan langkah penyelamatan lingkungan. Salah satunya dengan menyusun raperda soal pengelolan hutan.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan DPU Bina Marga & Cipta Karya (BMCK) Wilayah Surakarta, Kamis (8/1/2026). Tujuannya, mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda tentang Garis Sempadan.
PEKALONGAN –Â Perlindungan terhadap tenaga kerja harus menyeluruh, termasuk pekerja di aektor informal. Hal itulah yang menjadi sorotan Komisi E DPRD Provinsi Jateng, saat berdiskusi dengan Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan, Rabu (17/12/2025).
PEKALONGAN – Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Senin (8/12/2025). Tujuannya, mendapatkan data dan informasi untuk pembentukan naskah akademik dan draft Raperda Garis Sempadan.
