Sambangi Kemenhut, Raperda Rehabilitasi Lahan Kritis Dikonsultasikan
LAHAN KRITIS. Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Kemenhut, Kamis (12/11/2026), terkait Raperda Rehabilitasi Lahan Kritis. (foto priskilla candra cahyaningtyas)
JAKARTA – Komisi B DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kamis (12/11/2026), terkait permohonan telaah substansi teknis terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis di Provinsi Jateng. Dalam konsultasi itu, Ketua Komisi B Sri Hartini bersama rombongan diterima Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai & Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih.
Pada kesempatan itu, Sri Hartini menyampaikan Raperda Rehabilitasi Lahan Kritis merupakan langkah strategis untuk memperkuat kebijakan daerah dalam mengatasi degradasi lahan, menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus mengurangi risiko bencana. Raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum Jateng dan saat ini membutuhkan masukan teknis dari Kemenhut.
“Salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian adalah luas lahan kritis di Jateng yang diperkirakan mencapai kurang lebih 300.000 hektare. Kondisi itu berpotensi meningkatkan ancaman banjir, tanah longsor, kekeringan, sedimentasi hingga menurunkan produktivitas lahan,” katanya.
Komisi B juga menyoroti kondisi kawasan Dataran Tinggi Dieng yang mengalami tekanan akibat aktivitas pertanian intensif, khususnya budidaya kentang. Dampaknya, berpotensi meningkatkan erosi dan sedimentasi, termasuk di kawasan Waduk Mrica.
Untuk itu, kata dia, diperlukan langkah terpadu melalui perbaikan pola tanam, penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta pengembangan sistem agroforestri yang mampu mengintegrasikan tanaman kehutanan dengan komoditas pertanian produktif. Kawasan Telomoyo menjadi salah satu contoh pengembangan pola agroforestri yang dapat dijadikan referensi.
“Komisi B berharap Kemenhut dapat membantu memetakan proyek-proyek prioritas rehabilitasi lahan kritis di Jateng. Aspek tata ruang dan perlindungan kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) juga mendapat perhatian khusus,” jelasnya.
Tidak hanya kawasan daratan, pembahasan juga menyinggung perlindungan mangrove dan pengembangan karbon biru (blue carbon) di wilayah pesisir Jawa Tengah. Komisi B menyoroti pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa dengan program rehabilitasi mangrove.
Menanggapi hal itu, Kemenhut menyampaikan bahwa program Kebun Bibit Rakyat (KBR) merupakan salah satu instrumen penting dalam rehabilitasi hutan dan lahan berbasis partisipasi masyarakat. Kemenhut juga menyatakan kesiapan untuk mendorong pengembangan komoditas dan pola tanam yang sesuai dengan karakteristik wilayah Jateng, khususnya melalui pendekatan agroforestri. (evi/red.)
