Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) anggota dengan komposisi:

1. FPDI Perjuangan : 13 (tiga belas) orang.
2. FPKB : 6 (enam) orang.
3. FPGERINDRA : 4 (empat) orang
4. FPG : 5 (lima) orang.
5. FPKS : 3 (tiga) orang.
6. FPD : 2 (dua) orang.
7. FPPP : 2 (dua) orang.
8. FPAN : 2 (dua) orang.

Badan Anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang disampaikan Gubernur; dan
6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.