PEKALONGAN – Pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga di Kota Pekalongan selama ini lebih banyak dilakukan melalui mekanisme hibah, terutama dalam bentuk barang. Praktik itu menjadi salah satu masukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng dalam penyusunan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rabu (9/9/2026). Hal itu dilakukan terkait rencana pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
JAKARTA – Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Garis Sempadan sudah mencapai babak akhir. Sebelum melaksanakan finalisasi di Kementerian Dalam Negeri, Bapemperda berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meminta masukan secara teknis guna menyempurnakan raperda tersebut
SUKOHARJO – Perubahan regulasi mengenai hibah daerah menjadi alasan utama DPRD Provinsi Jateng mengusulkan pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Aturan itu dinilai tidak lagi relevan setelah ketentuan mengenai hibah daerah diatur dalam regulasi yang lebih baru
KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan.
CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar. Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.
SAMARINDA — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda Garis Sempadan. Guna memperkuat materi raperda, selain ke beberapa daerah di Jateng, Bapemperda juga menyambangi Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026).
SLAWI — Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas PUPR Provinsi Jateng guna menggali masukan sebagai bahan penguatan Raperda tentang Garis Sempadan. Kegiatan itu berlangsung di Balai DPUPR Kabupaten Tegal, Senin (4/5/2026).
JAKARTA – Berbagai permasalahan sosial seringkali terjadi pada proyek-proyek pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dan gas. Untuk itu, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengah Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendapatkan informasi mengenai peraturan tentang batas dan ruang bebas untuk tenaga listrik.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda tentang Sempadan Sungai. Salah satunya menggali informasi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Surakarta, Selasa (24/2/2026).
YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DI. Yogyakarta, Senin (12/1/2026). Tujuannya, studi banding mengenai muatan materi naskah akademik dan draft Raperda tentang Garis Sempadan.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan DPU Bina Marga & Cipta Karya (BMCK) Wilayah Surakarta, Kamis (8/1/2026). Tujuannya, mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda tentang Garis Sempadan.
