KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan.
CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar. Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.
SAMARINDA — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda Garis Sempadan. Guna memperkuat materi raperda, selain ke beberapa daerah di Jateng, Bapemperda juga menyambangi Provinsi Kaltim, Senin (11/5/2026).
SLAWI — Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas PUPR Provinsi Jateng guna menggali masukan sebagai bahan penguatan Raperda tentang Garis Sempadan. Kegiatan itu berlangsung di Balai DPUPR Kabupaten Tegal, Senin (4/5/2026).
YOGYAKARTA — Pansus DPRD Provinsi Jateng mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bertandang ke Pemerintah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka studi penyusunan LKPj Tahun Anggaran 2025.
JAKARTAÂ – Berbagai permasalahan sosial seringkali terjadi pada proyek-proyek pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dan gas. Untuk itu, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengah Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendapatkan informasi mengenai peraturan tentang batas dan ruang bebas untuk tenaga listrik.
WONOGIRI – Pansus LKPj Gubernur Provinsi Jateng TA 2025 bertandang ke Kantor Setda Kabupaten Wonogiri untuk pengumpulan data hingga proses pengolahan dan penyusunan LKPJ, Kamis (23/4/2026). Rombongan Dewan diterima oleh Asisten III Setda Kabupaten Wonogiri Heru Utomo
JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Jateng, Selasa (14/4/2026), berkonsultasi ke Kemendagri. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal memperkuat pembahasan LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025.
SURAKARTA – Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun 2027 yang diselenggarakan Bapenda Provinsi Jateng di Kota Surakarta, Selasa (7/4/2026), menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk membahas langkah strategis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Acara itu dihadiri Pimpinan DPRD Jateng, Badan Anggaran, Gubernur & Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
DPRD Provinsi Jateng telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
SRAGEN – Badan Kehormatan (BK) DPRD memiliki peran penting dalam menjaga integritas, etika, dan marwah lembaga legislatif. Keberadaan BK menjadi salah satu instrumen pengawasan internal untuk memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan, tata tertib, dan kode etik yang berlaku.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda tentang Sempadan Sungai. Salah satunya menggali informasi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Surakarta, Selasa (24/2/2026).
