SLAWI — Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Balai Pengelola Jalan (BPJ) Wilayah Tegal Dinas PUPR Provinsi Jateng guna menggali masukan sebagai bahan penguatan Raperda tentang Garis Sempadan. Kegiatan itu berlangsung di Balai DPUPR Kabupaten Tegal, Senin (4/5/2026).
YOGYAKARTA — Pansus DPRD Provinsi Jateng mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025 bertandang ke Pemerintah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Selasa (28/4/2026). Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka studi penyusunan LKPj Tahun Anggaran 2025.
JAKARTA – Berbagai permasalahan sosial seringkali terjadi pada proyek-proyek pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik dan gas. Untuk itu, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengah Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendapatkan informasi mengenai peraturan tentang batas dan ruang bebas untuk tenaga listrik.
WONOGIRI – Pansus LKPj Gubernur Provinsi Jateng TA 2025 bertandang ke Kantor Setda Kabupaten Wonogiri untuk pengumpulan data hingga proses pengolahan dan penyusunan LKPJ, Kamis (23/4/2026). Rombongan Dewan diterima oleh Asisten III Setda Kabupaten Wonogiri Heru Utomo
JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Jateng, Selasa (14/4/2026), berkonsultasi ke Kemendagri. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal memperkuat pembahasan LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2025.
SURAKARTA – Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun 2027 yang diselenggarakan Bapenda Provinsi Jateng di Kota Surakarta, Selasa (7/4/2026), menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk membahas langkah strategis meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Acara itu dihadiri Pimpinan DPRD Jateng, Badan Anggaran, Gubernur & Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
DPRD Provinsi Jateng telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Pembentukan pansus itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
SRAGEN – Badan Kehormatan (BK) DPRD memiliki peran penting dalam menjaga integritas, etika, dan marwah lembaga legislatif. Keberadaan BK menjadi salah satu instrumen pengawasan internal untuk memastikan setiap anggota DPRD menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan, tata tertib, dan kode etik yang berlaku.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng terus mengebut penyusunan Raperda tentang Sempadan Sungai. Salah satunya menggali informasi di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di Kota Surakarta, Selasa (24/2/2026).
YOGYAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan & Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DI. Yogyakarta, Senin (12/1/2026). Tujuannya, studi banding mengenai muatan materi naskah akademik dan draft Raperda tentang Garis Sempadan.
SURAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan DPU Bina Marga & Cipta Karya (BMCK) Wilayah Surakarta, Kamis (8/1/2026). Tujuannya, mematangkan penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda tentang Garis Sempadan.
PEKALONGAN – Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng melakukan diskusi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, Senin (8/12/2025). Tujuannya, mendapatkan data dan informasi untuk pembentukan naskah akademik dan draft Raperda Garis Sempadan.
