Bapemperda Konsultasikan Propemperda 2027 ke Kemendagri
SOAL PROPEMPERDA. Bapemperda DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Dit. PHD Ditjen Otda Kemendagri, Kamis (12/11/2026), soal Propemperda 2027. (foto r. ariel)
JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jateng berkonsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah (Dit. PHD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Kamis (12/11/2026). Hal itu terkait dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Jateng 2027 sekaligus memperoleh penjelasan mengenai perkembangan fasilitasi raperda dan kebijakan pembentukan produk hukum daerah.
Ketua Bapemperda, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan konsultasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyusunan Propemperda Tahun 2027, termasuk berbagai ketentuan dan kebijakan terbaru. Iskandar secara umum menyebutkan komposisi Propemperda Provinsi Jateng Tahun 2026. Dari sisi inisiatif DPRD, terdapat sebanyak 6 raperda, sedangkan dari pihak eksekutif terdapat sebanyak 4 raperda.
Sehubungan dengan hal tersebut, Bapemperda meminta penjelasan mengenai kesesuaian mekanisme pengusulan dan penetapan propemperda dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Ia juga menegaskan bahwa setiap usulan propemperda telah melalui pertimbangan dan penilaian terhadap kebutuhan regulasi dan urgensi pembentukannya.
“Penetapan prioritas propemperda tidak semata-mata didasarkan pada adanya usulan, melainkan juga mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan kebijakan nasional, dan permasalahan konkret yang membutuhkan kepastian hukum melalui pembentukan perda,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan Direktorat Produk Hukum Daerah, Noor Afif, menyampaikan perkembangan pelaksanaan fasilitasi Raperda Tahun 2026. Disampaikan bahwa sebagian besar raperda telah melalui proses fasilitasi, meskipun masih terdapat beberapa raperda yang proses fasilitasi dan penyelesaiannya belum tuntas. Direktorat Produk Hukum Daerah juga menyampaikan bahwa proses fasilitasi untuk tahun 2026 direncanakan akan ditutup pada 30 November 2026.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah Raperda tentang Kepariwisataan. Direktorat Produk Hukum Daerah memberikan catatan bahwa pembahasan dan kelanjutan raperda tersebut dapat dilakukan setelah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Riparnas) ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tujuanya agar kebijakan pengaturan kepariwisataan di tingkat daerah memiliki keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional.
Selain itu, kebijakan mengenai Rencana Umum Energi Daerah (RUED), sebagaimana dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Terdapat perubahan terkait jangka waktu penetapan RUED, yang sebelumnya ditetapkan untuk periode 20 tahun menjadi 10 tahun, dan dimungkinkan untuk dilakukan evaluasi setiap 5 tahun.
“Disamping itu yang menjadi perhatian yakni pembahasan yang menyangkut raperda berkaitan dengan penanggulangan ekstrimisme,” kata Noor Afif. (bowo/red.)
