Komisi A
Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
Ketua
IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., AKT.
Wakil Ketua
H.MUKAFI FADLI, S.T., S.AG.
Sekretaris
JULI KRISDIANTO, S.E.
Anggota
SUMARSONO, S.SOS.
Anggota
H. MOCH. ICHWAN, SH, MH
Anggota
AYUNING SEKAR SUCI B.Bus, M.A.
Anggota
PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, SH, MKN
Anggota
RIBUT BUDI SANTOSO, SP
Anggota
ABDUL AZIZ, S.I.P.
Anggota
ZAKI MUBAROK
Anggota
KHOLID ABDILLAH
Anggota
TIETHA ERNAWATI SUWARTO, S.P., MBA.
Anggota
H. TUGIMAN B SEMITA, S.P
Anggota
HAFIDZ ALHAQ FATIH, S.T.,M.SC
Anggota
DR. AGUS WIJAYANTO, S.H., M.Kn.
Anggota
NOVAL UTOYO ADJI
Anggota
ORIZAH SANTIFA
Anggota
DRS. H. SOENARNO, M.M.
Anggota
NUR FATWAH
Anggota
BINTANG ROMADHON
Anggota
EDRIS SANTOSO
Anggota
ANTONIUS YOGO PRABOWO
Anggota
SUBANDI PADMO REJO, S.Pd
Berita Komisi A
—
Local Wisdom dalam Proses Seleksi KIP
YOGYAKARTA – Menghadapi seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng, Komisi A DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Dinas Komunikasi & Informasi (Diskominfo) Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Rabu (9/9/2026). Lawatan itu sebagai upaya untuk ngangsu kawruh terkait tahapan seleksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, mengingat besarnya animo masyarakat yang ingin mengikuti seleksi
Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng
GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C
Kabupaten Magelang Dukung Adanya Regulasi Dana Cadangan Pilkada
MAGELANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus berupaya mematangkan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (Pilgub) Jateng 2029. Beberapa daerah di Provinsi Jateng telah disambangi untuk mendapatkan data dan informasi guna memperkaya materi raperda
Dikonsultasikan, Raperda Dana Cadangan Pilgub ke Kemendagri
JAKARTA — Dana cadangan memiliki fungsi strategis untuk memastikan pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2029 tetap tersedia, sekaligus mencegah beban anggaran daerah menumpuk dalam satu tahun. Kesiapan pendanaan menjadi penting karena seluruh tahapan pemilihan membutuhkan anggaran besar dan berkesinambungan
Dipantau, Kesiapan Pilkades Serentak 2026 di Wonogiri
WONOGIRI – Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Wonogiri, Senin (10/8/2026). Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri Djoko Purwidyatmo
Susun Raperda Dana Cadangan Pilgub, Komisi A Cari Informasi ke Sragen
SRAGEN – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mematangkan Raperda tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng 2029. Melalui serangkaian kegiatan, Komisi A menghimpun berbagai masukan guna memperkuat naskah akademik, terutama terkait kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pilkada yang diperkirakan terus meningkat
Komisi A Dorong Percepatan IKD 30%
MAGELANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi layanan administrasi kependudukan di daerah. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Komisi A ke Disdukcapil Kota dan Kabupaten Magelang, yang didampingi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Jateng, Selasa (28/7/2026)
Dikonsultasikan, Dana Cadangan Pilkada ke Kemendagri
JAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mewanti-wanti potensi ledakan anggaran pada gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2029. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, total kebutuhan dana untuk menyokong pesta demokrasi lima tahunan di Jateng diperkirakan tembus hingga Rp 2,2 triliun.
Penting, Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Desa
SEMARANG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mendorong pemerintah desa di seluruh Jateng untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan evaluasi anggaran desa. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Putro Negoro Rekthosetho menegaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan sejauh mana pemdes mampu mengelola anggarannya secara terbuka dan berintegrasi.
