Komisi A
Bidang Pemerintahan meliputi pemerintahan, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.
Ketua
IMAM TEGUH PURNOMO, S.E., AKT.
Wakil Ketua
H.MUKAFI FADLI, S.T., S.AG.
Sekretaris
JULI KRISDIANTO, S.E.
Anggota
SUMARSONO, S.SOS.
Anggota
H. MOCH. ICHWAN, SH, MH
Anggota
AYUNING SEKAR SUCI B.Bus, MIB/MA
Anggota
PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, SH, MKN
Anggota
RIBUT BUDI SANTOSO, SP
Anggota
ABDUL AZIZ, S.I.P.
Anggota
ZAKI MUBAROK
Anggota
KHOLID ABDILLAH
Anggota
TIETHA ERNAWATI SUWARTO, S.P., MBA.
Anggota
H. TUGIMAN B SEMITA, S.P
Anggota
HAFIDZ ALHAQ FATIH, S.T.,M.SC
Anggota
DR. AGUS WIJAYANTO, S.H., M.Kn.
Anggota
NOVAL UTOYO ADJI
Anggota
ORIZAH SANTIFA
Anggota
DRS. H. SOENARNO, M.M.
Anggota
NUR FATWAH
Anggota
BINTANG ROMADHON
Anggota
EDRIS SANTOSO
Anggota
ANTONIUS YOGO PRABOWO
Anggota
SUBANDI PADMO REJO, S.Pd
Berita Komisi A
—
DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes
BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)
Dibahas, Temuan Aset di SMKN 1 Jepara
JEPARA – Menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait aset tetap, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau SMKN 1 Jepara, Kamis (18/6/2026). Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi A, Mukafi Fadli.
Harus Diselesaikan, Persoalan Aset di Asemdoyong
PEMALANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan monitoring aset tanah dan bangunan milik pemprov di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kabupaten Pemalang, Jumat (12/6/2026). Fokus utamanya adalah persoalan tumpang tindih aset yang masih terjadi di kawasan pelabuhan.
Perlunya Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik
YOGYAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng masih fokus pada optimalisasi pelayanan publik. Salah satu upayanya yakni mencari data dan informasi ke Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa (DI.) Yogyakarta, Jumat (5/6/2026), untuk mendiskusikan tata kelola pelayanan publik, penerapan teknologi informasi, penyusunan regulasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan yang bersih (good and clean government)
Jateng Terbaik dalam Pengendalian Inflasi se Jawa-Bali
YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jateng kembali menorehkan prestasi. Jateng dinobatkan sebagai ‘Daerah dengan Kinerja Terbaik dalam Pengendalian Inflasi tingkat Regional Jawa-Bali’ pada ajang ‘Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026’ yang digelar Kemendagri.
Pelayanan Publik Harus Lebih Cepat & Merata
SRAGEN – Guna mematangkan materi dalam Raperda Pelayanan Publik, Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus mencari data dan informasi ke beberapa daerah, salah satunya ke Kantor Setda Kabupaten Sragen, Senin (25/5/2026). Disana, Dewan diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Sragen Hargiyanto beserta jajarannya.
Perlunya Reformasi Pelayanan Publik Jateng
JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Regulasi yang telah berjalan lebih dari satu dekade itu dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab perkembangan sistem pelayanan modern, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan tuntutan pelayanan yang semakin inklusif.
Komisi A & Setda Bali Bahas Tata Kelola Aset & Pelayanan Tamu Negara
SOAL ASET. Komisi A DPRD Provinsi Jateng bersama Setda Provinsi Bali membahas pengelolaan aset daerah, Senin (11/5/2026). (foto ayuandani dwi purnama sari) DENPASAR – Dalam rangka mengoptimalisasi pengelolaan aset dan inventarisasi daerah, Komisi A DPRD Provinsi Jateng melakukan studi komparasi…
Raperda Pelayanan Publik untuk Perkuat Digitalisasi & Inovasi Layanan
PEKALONGAN – DPRD Provinsi Jateng tengah menggagas perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Perubahan tersebut dimaksudkan guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
