BERITA KOMISI D

  • Dipantau, Revitalisasi Jembatan Dengkeng Klaten

    KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru

  • Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jateng Perlu Regulasi Lebih Tegas

    SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi

  • Peningkatan Jalan Galeh–Ngrampal Sragen Dongkrak Ekonomi Warga

    SRAGEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berharap proyek peningkatan Jalan Galeh–Ngrampal di Kabupaten Sragen mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sragen dan Grobogan itu dinilai memiliki peran strategis karena menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan akses menuju Exit Tol Sragen Timur

  • Koridor Baru Aglomerasi Trans Jateng Siap Layani Rute Gelangmanggung

    MUNGKID – Koridor baru Aglomerasi Trans Jateng untuk wilayah Gelangmanggung (Magelang–Temanggung) rencananya melayani rute Terminal Maron (Temanggung)–Terminal Tidar (Kota Magelang)–Terminal Borobudur (Kabupaten Magelang) pulang-pergi. Layanan itu dioperasikan mulai Agustus 2027 menggunakan 14 armada bus medium.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Ditindaklanjuti, LHP BPK pada Proyek Parakan–Patean

    TEMANGGUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan preservasi ruas jalan Parakan–Patean, Batas Temanggung. Kegiatan pengawasan itu dipimpin Ketua Komisi D, Nur Saadah, didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jateng Temmy Purboyono dan Kabid Evaluasi Inspektorat Provinsi Jateng Indraswari Kusumaningrum

  • Pentingnya Kualitas Jalan Provinsi

    BATANG – Guna mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan Naskah Akademik (NA) dan draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi, Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau 2 ruas jalan milik provinsi. Pertama di ruas Jalan Wonotunggal-Surjo di Kabupaten Batang dan kedua di ruas Jalan Wiradesa-Kajen Kabupaten Pekalongan, Jumat (12/6/2026).

  • Di TPA Supit Urang Malang, Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill Sangat Optimal

    MALANG – Upaya mencari solusi penanganan persoalan sampah mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang milik Pemerintah Kota Malang, Jumat (5/6/2026). Disana, Komisi D ingin memperoleh informasi sekaligus mempelajari sistem pengelolaan sampah yang dinilai berhasil menjadikan Kota Malang tetap bersih dan mampu mengurangi ketergantungan pada praktik pembuangan terbuka.