GEDUNG BERLIAN – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menerima aspirasi Satu Komando (Sako) Aliansi Taktis Driver Online Jateng. Saat pertemuan, para pengemudi ojek online (ojol) meminta DPRD menjadi jembatan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan tarif, potongan aplikasi, dan kepastian hubungan kemitraan pengemudi ojol
PURWOREJO — Komisi D DPRD Provinsi Jateng meninjau penataan ulang alur jalan (re-alignment horizontal) dan pembangunan Jalur Penyelamat Darurat (JPD) di ruas Bener–Maron Kalijambe, perbatasan Kabupaten Magelang dan Purworejo, Selasa (6/10/2026). Langkah itu diambil guna meminimalisasi potensi kecelakaan lalu lintas di jalur rawan tersebut
KLATEN – Penataan kawasan dan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni. Upaya itu membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota hingga pihak swasta dan lembaga lainnya
SURAKARTA — Komisi A DPRD Provinsi Jateng menekankan pentingnya pengalokasian dan kesiapan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai fondasi keberlanjutan demokrasi daerah. Kesiapan finansial dinilai menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menyoroti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran Kabupaten Semarang. Untuk itu, Komisi D menyambangi Direktorat Panas Bumi Ditjen Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (10/9/2026)
KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam
JAKARTA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendatangi Ditjen Bina Marga Kemen PU, Rabu (19/8/2026). Kedatangan dewan terkait rekomendasi teknik draft Raperda tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi sebagai syarat mengajukan fasilitasi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri
KLATEN – Perbaikan Jembatan Dengkeng di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten penting untuk menjaga konektivitas dan kelancaran mobilitas masyarakat di jalur Karangwuni hingga batas Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Infrastruktur yang menjadi penghubung antarwilayah tersebut kini mulai direvitalisasi dengan pembangunan jembatan baru
SUKOHARJO – Tingginya mobilitas masyarakat, meningkatnya beban angkutan logistik, dan kebutuhan menjaga kualitas ribuan kilometer jalan provinsi menjadi alasan Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong lahirnya regulasi baru tentang penyelenggaraan jalan. Aturan itu dinilai penting untuk memastikan pengelolaan jalan lebih terarah, berkelanjutan, sekaligus memperjelas kewenangan antarinstansi
SRAGEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng berharap proyek peningkatan Jalan Galeh–Ngrampal di Kabupaten Sragen mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sragen dan Grobogan itu dinilai memiliki peran strategis karena menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan akses menuju Exit Tol Sragen Timur
JEPARA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menegaskan penanganan ruas Jalan Demak-Godong (Grobogan) dan ruas Jepara-Keling Jepara menjadi prioritas. Pasalnya, kedua ruas itu memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung antardaerah sekaligus jalur alternatif saat terjadi kepadatan arus di Pantura
SURABAYA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng terus berupaya mematangkan Raperda tentang Standarisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Salah satunya dengan menggali praktik pengelolaan jalan di Provinsi Jatim, yang dinilai berhasil menjaga kemantapan infrastruktur.
