DPRD Minta Gubernur Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LKPj

1 asus1

SERAHKAN REKOMENDASI. Ketua DPRD Dr Rukma Setyabudi bersama Wakil Ketua M Sukirman menyerahkan rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur TA 2018 kepada Gubernur Ganjar Pranowo bersama Wagub Taj Yasin, Rabu (24/4/2019).(Foto: Teguh Prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II DPRD Provinsi Jawa Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2019 digelar Rabu (24/4/2019), di Gedung Berlian Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang.

Agenda utama rapat tersebut adalah laporan Panitia Khusus (Pansus) Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018. Laporan dibacakan oleh Ketua Pansus LKPj Bambang Joyo Supeno.

Ketua Pansus LKPj, Bambang Joyo Supeno

“Dalam pembahasan Pansus yang juga memerlukan waktu yang lama, kurang lebih sampai 7 jam. Pansus memberikan rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur Ganjar Pranowo,” ungkap politikus PAN tersebut.

Agenda selanjutnya adalah Persetujuan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 yang disetujui oleh peserta rapat yang telah kuorum.

Kemudian secara seremonial, dilakukan penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah atas LKPj Gubernur Akhir Tahun Anggaran kepada Gubernur.

Gubernur Ganjar Pranowo yang menghadiri rapat sidang tersebut mengemukakan pendapatnya bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Pansus akan segera ditindaklanjuti. Ada beberapa pokok masalah yang mendapat sorotan mulai dari kemiskinan, infrastruktur, bantuan sosial, sampai pemberdayaan masyarakat.

“Segera akan kami tindaklanjuti guna perkembangan yang lebih baik ke depan. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pansus untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada kami,” ucapnya.(amin/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.