Penting, Optimalisasi Kinerja BUMD Sektor Pangan

Tanggal -
RIN

PABRIK GULA. Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PG. Rejo Agung Baru, Kota Madiun, Selasa (30/6/2026). (foto andi rinto purnomo)

MADIUN – Komisi C DPRD Provinsi Jateng menyambangi PG. Rejo Agung Baru, Selasa (30/6/2026). Tujuannya, mendapatkan informasi untuk mengoptimalkan kinerja BUMD yang menangani sektor pangan seperti Jateng Agro Berdikari (JTAB).

Saat berdiskusi dengan jajaran direksi, Imam Nur Slamet selaku General Manager Unit PG Rejo Agung Baru mengatakan perusahaannya mengambil tagline ‘korporasi berbasis koperasi.’ Dijelaskan, selama ini pihaknya bekerjasama dengan para petani untuk meningkatkan produksi dengan sistem koperasi.

“Dengan koperasi, maka produksi tebu dari petani dapat meningkatkan dan berkelanjutan. Sistem koperasi melalui KUD dan mitra petani itu menyiapkan lahan, budidaya tebu, melakukan tebang, muat, dan angkut tebu,” katanya.

1001021594

Secara kapasitas, lanjut dia, kebutuhan pabrik mencapai 6.000 ton tebu/hari. Dari angka itu, untuk memproduksi gula kristal putih yang dikonsumsi rumah tangga.

“Sistem kemitraan dengan petani itu diharapkan bisa efektif menyuplai pasokan tebu ke pabrik,” kata Imam.

Mendengarnya, Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi Jateng Anton Lami Suhadi menilai JTAB dapat meniru tata kelola yang dilakukan PG Rejo Agung Baru. Bahkan, JTAB pun dapat melakukan kerjasama dengan PG Rejo Agung Baru terkait ketersediaan bahan baku tebu dari petani.

“Dengan begitu, kinerja BUMD di Jateng juga lebih efektif/ efisien sehingga dampaknya ke depan ketersediaan gula di Jateng lebih memadai dan terjamin,” kata Anton.

1001021602

Sementara, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jateng Asrar menyoroti soal sistem pinjaman koperasi yang dinilai sangat membantu para petani. Untuk itu, perlu pula adanya kredit dari BUMD sektor perbankan di Jateng yang fokus pada sektor pangan/ pertanian/ perkebunan.

“Kredit pertanian perlu didorong agar pertanian di Jateng juga lebih produktif,” kata Asrar. 

Sebagai informasi, PG Rejo Agung Baru yang berlokasi di Kota Madiun itu merupakan unit dari PT. PG Rajawali I di Kota Surabaya. PG Rajawali I sendiri merupakan anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau lebih dikenal IDFood, induk holding BUMN di sektor pangan. (ariel/red.)

1001021593
Dilihat: 245

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).