RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal
BAHAS RAPERDA. DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), yang dihadiri Gubernur Ahmad Luthfi. (foto setyo herlambang)
GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
“Untuk itu, dibutuhkan perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi tenaga kerja tersebut, mengingat selama ini masih rentan,” katanya.
Dilanjut dengan tanggapan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Mendengar mengenai usulan raperda diatas, ia mengaku sangat mendukung adanya aturan tersebut. Pasalnya, selama ini kondisi pekerja informal sangat rentan karena tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia juga mengakui selama ini Jateng tidak memiliki data pekerja informal. Karena, dengan adanya data, maka nantinya bisa masuk dalam DTJateng.
“Perlindungan terhadap pekerja informal itu sangat penting sehingga dibutuhkan aturan agar pekerja informal mendapatkan perlindungan yang pasti,” kata gubernur.
Dilanjut dengan tanggapan dari Komisi E, yang dibacakan Muh. Rizqi Iskandar Muda. Dikatakan, raperda tersebut memuat peran pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja informal.
“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal,” katanya.
SOAL APBD
Selain raperda, Ahmad Luthfi juga memberikan tanggapannya terhadap Pemadangan Umum Fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Dalam penyampaiannya, dipaparkan sejumlah urusan yang ditangani pemerintah provinsi selama Tahun Anggaran 2025.
Saat dirinya menyinggung soal jalan rusak, ia mengakui banyak kriitkan yang diterimanya dari berbagai kalangan. Namun, ia tetap meminta dinas-dinas terkait untuk segera melakukan penanganan.
“Saya tidak apa-apa dikritik. Kalau nggak siap dikritik, nggak usah jadi gubernur,” tegasnya, disambut tepuk tangan para Anggota Dewan yang hadir.
Usai penyampaian gubernur, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sarif Abdillah menyadari setiap pemimpin harus mampu menangani setiap kritikan dari masyarakat. “Memang, pemimpin itu dituntut untuk fast respon atas persoalan-persoalan yang ada,” kata Sarif. (ariel/red.)
