Reses DPRD Tetap Taati Protokol Kesehatan

WhatsApp Image 2022 02 04 at 23.00.14

PERTEMUAN: Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng dan Wonogiri menggelar pertemuan perihal kinerja kedewanan.(ervan ramayudha)

WONOGIRI – Reses dengan mendatangkan jumlah konstituen banyak di saat pandemi menjadi topik pembahasan antara Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng dengan koleganya di Wonogiri. Kedua alat kelengkapan dewan (AKD) mengakui harus mencari formula supaya reses di saat sekarang ini bisa menjangkau konstituen tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

Ketua BK DPRD Jateng St Sukirno menyampaikan hal itu kepada Sardi yang juga menjabat sebagai Ketua BK DPRD Wonogiri, Jumat (4/2/2022).

Selain itu, secara panjang lebar, Sukirno juga menyinggung perihal penghargaan (reward) kepada anggota DPRD yang berintegritas mulai dari kedisiplinan, kinerja, termasuk penegakan kode etik kedewanan.

Menjawab hal tersebut Sardi menjelaskan, untuk DPRD Wonogiri berjumlah 50 orang tidak ada masalah. Perihal kehadiran di setiap kegiatan, mayoritas semua anggota DPRD lengkap. Guna mengantisipasi ketidakhadiran Dewan secara berkelanjutan, BK dengan berkoordinasi pimpinan akan melakukan pemberitahuan secara lisan.    

Sardi menambahkan, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Wonogiri tidak memberikan penghargaan. Saat ini untuk anggaran di Sekretariat DPRD Wonogiri sudah dipangkas untuk refocusing mengatasi Covid-19.

Masalah reses selama pandemi Covid-19 hanya menghadirkan 30 orang saja dengan didampingi pihak Setwan. Selama masa pemberlakuan PPKM kegiatan rapat Paripurna dilakukan melalui zoom meeting dengan perwakilan OPD hanya sebatas 15 orang saja.

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam