Pansus RPJMD Bicara Lingkungan Hidup

1000474276

Dedy Endriyatno. (foto setyo herlambang)

SEMARANG – Pansus RPJMD Jateng 2025-2029 terus menyelami berbagai persoalan, termasuk lingkungan hidup. Dalam pembahasan itu, pansus bersama OPD terkait berdiskusi di Kantor Inspektorat, Jalan Pemuda Kota Semarang, Kamis (26/6/2025).

Diskusi yang dipimpin Wakil Ketua Pansus Dedy Endriyatno itu mengambil tema ‘Pelestarian Lingkungan Hidup.’ Dalam diskusi itu, dibahas mengenai arah transformasi perwujudan lingkungan berkelanjutan & kesiapsiagaan terhadap bencana. Selain itu juga dibahas indeks kualitas lingkungan hidup.

Pada kesempatan itu, Dedy menilai persoalan lingkungan hidup penting untuk masuk ke dalan draft Raperda RPJMD Jateng 2025-2029. Hal itu mengingat lingkungan hidup sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat sehingga sudah seharusnya dapat terjaga dengan baik.

“Kita berada di lingkungan hidup dan lingkungan juga perku dijaga. Harapannya, kita dapat menghindari atau dapat siaga jika terjadi bencana,” kata Dedy.

Dengan masuknya persoalan itu ke dalam raperda, maka DPRD Provinsi Jateng sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup. Sebagai informasi, dalam diskusi itu, hadir sejumlah OPD dan lembaga terkait seperti LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). (ariel/priyanto)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)