Pansus Jamkrida Diskusikan Raperda bersama OPD

Tanggal -
20230918135409 IMG

RAPAT PANSUS. Pansus Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT. Jamkrida Jateng berdiskusi dengan OPD, Senin (18/9/2023). (foto ariel noviandri))

GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat Pansus Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT. Jamkrida Jateng menjadi PT. Jamkrida Jateng (Perseroda), Senin (18/9/2023), hadir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Biro Hukum dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng.

Selain itu, hadir pula pihak manajemen PT. Jamkrida Jateng yakni Dirut PT. Jamkrida Jateng M. Nasir Siregar. Dalam rapat itu, Anggota Pansus Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan menilai ada beberapa catatan dalam pasal-pasal yang ada di raperda.

“Salah satunya soal saran dari Kemendagri untuk menghapus pasal-pasal dalam raperda, terutama pasal mengeni organ jamkrida. Saya menilai pasal itu sangat penting untuk mengawasi perkembangan jamkrida ke depannya,” kata Baginda, sapaannya.

Sementara, Ketua Pansus Bambang Harianto meminta Biro Hukum melakukan diskusi persoalan tersebut kembali dengan kepala biro. Ment dia hal itu penting, sebelum raperda dibahas dalam rapat paripurna. 

“Memang, hal itu harus dikomunikasikan kembali, mengingat kita juga ingin mempercepat pengesahan raperda,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Dilihat: 38

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)