Berdayakan Ormas secara Persuasif & Komunikatif

1636451939627

BAHAS ORMAS. Bapemperda DPRD Provinsi Jateng membahas soal pemberdayaan ormas bersama DPRD Provinsi DIY, Selasa (9/11/2021). (foto teguh prasetyo)

YOGYAKARTA – Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi Jateng melakukan kegiatan pengayaan data dan informasi ke DPRD Provinsi DIY, Selasa (9/11/2021). Saat berdiskusi dengan Dewan setempat, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi jateng Iskandar Zulkarnain mengatakan ada beberapa hal yang bisa dipelajari dengan DPRD DIY yakni dalam pemberdayaan ormas perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan komunikatif.

“Kedua terkait fasilitasi penganggaran ormas. Dengan mendorong penguatan anggaran melalui eksekutif maupun pokir (pokok-pokok pikiran) Anggota Dewan,” kata Anggota Fraksi Gerindra itu.

Ia mengatakan raperda inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas. “Dengan banyaknya ormas-ormas yang bermunculan, diperlukan regulasi untuk melakukan pemberdayaan,” ucapnya.

Menanggapinya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY Huda Tri Yuliana menyampaikan bahwa selama ini DIY merupakan miniatur Indonesia karena hampir semua suku ada di DIY dan masing-masing memiliki ormas. Bahkan, salah satu ormas nasional yaitu Muhammadiyah berpusat di Provinsi DIY.

“Jadi, kami punya kepentingan untuk menjaga komunikasi dengan rekan-rekan ormas DIY. Karena kondisi itu, kami menjalankan komunikasi yang rutin dan baik dengan ormas yang ada, baik secara formal maupun non-formal,” kata Yuda.

Kemudian, berkaitan dengan fasilitasi kepada ormas, diberikan melalui pemerintah dan pokir DPRD Provinsi DIY. Bantuan itu diberikan satu persatu kepada ormas, khususnya yang merupakan representasi DIY.

“Peran ormas dalam bidang pembangunan, peningkatan sumber daya manusia, dan stabilitas keamanan, sangat besar. DIY itu guyub karena temen-temen ormasnya guyub. Bahkan, saat pandemi tercatat ratusan ambulans dan ribuan relawan dari ormas ikut bergotong royong bersama pemerintah membantu masyarakat,” tambahnya. (teguh/ariel)

Info Lainnya

  • DPRD Jateng Dukung Collaborative Government

    SUKOHARJO – DPRD Provinsi Jateng mendukung prinsip pemerintahan kolaboratif (collaborative government) dalam pembangunan daerah. Prinsip itu disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jateng periode 2025-2030 di Hotel Grand Mercure, Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Sabtu (5/9/2026)

  • RAPAT PARIPURNA: Rumuskan Renja, Pokir DPRD 2027, & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (3/9/2026), DPRD Provinsi Jateng membahas beberapa agenda. Diantaranya persetujuan rencana kerja (renja) DPRD 2027, persetujuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD 2027, dan Penutupan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 & Pembukaan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027

  • Komisi E Bahas KB Pascapersalinan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal

    TEGAL — Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Rabu (2/9/2026), untuk memperoleh data dan informasi terkait penguatan kebijakan serta komitmen pemerintah daerah guna peningkatan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP). Berdasarkan paparan Pemerintah Kabupaten Tegal, jumlah ibu bersalin hingga Juli 2026 mencapai 9.887 orang, dengan estimasi persalinan sepanjang tahun sebanyak 19.344 orang

  • Rehabilitasi Berkelanjutan untuk Menangani Lahan Kritis

    SURAKARTA – Luas lahan kritis di Provinsi Jateng selama 3 tahun terakhir berkurang sekitar 75 ribu hektare. Capaian itu menjadi modal penting pemerintah daerah untuk terus memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan, sekaligus mencegah munculnya kawasan kritis baru yang berpotensi memicu bencana

  • Aliansi Jateng Guyub Sampaikan Aspirasi ke DPRD & Pemprov Jateng

    GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng membuka ruang dialog untuk mengawal tuntutan yang disampaikan Aliansi Jateng Guyub kepada Pemerintah Provinsi. Sejumlah aspirasi warga dari berbagai daerah itu pun mulai ditindaklanjuti, mulai dari persoalan penyediaan truk angkutan tebu hingga peninjauan aktivitas tambang Galian C

  • Balai Tahura Karanganyar Butuh Pembenahan

    KARANGANYAR – Komisi D DPRD Provinsi Jateng menaruh perhatian serius terhadap masih terbatasnya sarana dan prasarana di Balai Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I. Sejumlah fasilitas dinilai perlu segera dibenahi dan dilengkapi agar kawasan hutan seluas 2.549 hektare itu semakin optimal menjalankan fungsi konservasi, edukasi, mitigasi bencana hingga wisata alam