RPJMD Harus Mampu Realisasikan Visi Misi Gubernur

Tanggal -
WhatsApp Image 2025 07 03 at 13.23.30

PEMBAHASAN : Pansus DPRD Jateng melakukan pembahasan RPJMD dengan Bappeda DKI Jakarta.(foto: ervan ramayudha)

JAKARTA – Sebagai bagian dari proses penyusunan RPJMD Prov. Jateng 2025–2030, Pansus DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja dan diskusi bersama dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Kamis (3/7/2025). Turut dalam pembahasan itu Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo serta jajaran stakeholder Pemprov Jateng.

“Kami ke sini untuk menggali perspektif, prioritas pembangunan, arah kesesuaian dan akomodasi pusat dalam dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta,” ucap Ketua Pansus Ferry Wawan Cahyono kepada Sekretaris Bappeda DKI Jakarta Budi Setiawan beserta Kepala Bidang Perencanaan Stratetigis Kawasan Rama Permana.

Budi menjelaskan, dengan mengambil visi-misi Jakarta Kota Global yang Maju, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, sampai sekarang ini masih terdapat isu-isu Pembangunan yang perlu diselesaikan. Di antaranya pemenuhan layanan dasar, penanganan dampak iklim dan degradasi kualitas lingkungan hidup, ketimpangan sosial, peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian, serta tata kelola pemerintahan yang profesional.

“Selain itu, Jakarta juga perlu mengejar ketertinggalan dari perkembangan kota-kota global lainnya di dunia. Jakarta sekarang ini menempati peringkat ke 74 dari 156 kota dunia. Untuk itu, arah dan ritme pembangunan Jakarta saat ini perlu diakselerasi dengan langkah strategis untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus meningkatkan posisi dan citra positif Jakarta di kancah global,” ucapnya.

Sementara anggota Pansus Sri Hartini menyoroti perihal prioritas pusat seperti Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat bisa dilakukan dan diintegrasikan di dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta.

Rama menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah menyelaraskan kebijakan tersebut masuk dalam RPJMD. Sekarang ini mengenai Koperasi Merah Putih maupun Sekolah rakyat sedang dilakukan pembahasan dengan OPD terkait.

Anggota Pansus Yohannes Winarto tertarik mempertanyakan konsep mekanisme sinergi antara eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta dalam penyusunan RPJMD.

“Adakah praktik baik yang bisa diadaptasi di Jawa Tengah?  Sejauh mana peran DPRD DKI Jakarta dalam memberikan masukan terhadap dokumen rancangan RPJMD?” tanyanya.

Budi menyatakan, Gubernur Pramono Anung dan Wagub Rano Karno disetiap kesempatan meminta supaya hubungan relasi dengan DPRD dikuatkan. Sebagai Lembaga legislative, DPRD juga turut memberikan sumbahsih pemikiran untuk turut menyukseskan visi dan misi gubernur.(tyo/priyanto)

Dilihat: 128

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)