Penyaluran KUR Perlu Lebih Digenjot

Tanggal -
SAVE 20240505

SOAL KEUANGAN. Pansus LKPj Gubernur 2023 DPRD Provinsi Jateng berdiskusi di Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta, Kamis (4/4/2024), membahas soal keuangan. (foto choirul danik)

SURAKARTA – Pansus X LKPj Gubernur 2023 DPRD Provinsi Jateng terus mendorong PT Bank Jateng Surakarta untuk mengembangkan Kelompok Usaha Bank (KUB) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ketua Pansus Agung Budi Margono mengemukakan hal itu, Kamis (4/4/2024), saat berdiskusi dengan PT Bank Jateng di ruang rapat UMKM Bank Jateng Surakarta.

Menurut Anggota DPRD Pansus Ahmad Ridwan pengembangan KUB dan KUR merupakan keniscayaan dalam upaya pemanfaatan kelebihan modal inti. Karena yang terjadi saat ini adalah kelebihan modal akibat dana kurang tersalurkan.

“Sedangkan sisi partisipasi masyarakat, khususnya di Kota Surakarta, sudah cukup baik. Hanya saja, Bank Jateng sesuai ketentuan tidak boleh memberikan kredit seenaknya, hal tersebut harus menjadi perhatian,” kata Ridwan.

Sementara, Wakil Ketua Pansus Muhammad Yunus menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng atas kinerja yang sudah baik. Namun, terlepas dari itu semua, dia tetap mendorong Bank Jateng agar memaksimalkan upaya lainnya seperti KUB dan KUR supaya permasalahan-permasalahan yang ada dapat teratasi.

Sebagai informasi, Pansus X LKPj Gubernur 2023 DPRD Provinsi Jateng disambut Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Surakarta Djaka Nur Sahid beserta staf. Turut mendampingi Plt. Direktur Bank Jateng Irianto Harko Saputro.

Dalam diskusi bersama pansus, hadir pula beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diantaranya Biro Perekonomian, Biro Otda, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jateng. (con/ariel)

Dilihat: 57

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).