Pengendalian Banjir di Ibu Kota Jakarta Jadi Tolok Ukur Daerah

Tanggal -
IMG 20230405 WA0120

TUKAR CENDERA MATA: Ketua Komisi D Alwin Basri bertukar cendera mata dengan Dinas PU SDA Provinsi DKI Jakarta.(foto: ayuandani)

JAKARTA – Pengelolaan daerah aliran sungai sangat penting guna menanggulangi banjir di wilayah perkotaan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jateng Alwin Basri saat pertemuan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Alwin mengemukakan, cuaca yang tidak menentu dan intensitas hujan yang tinggi kerap menjadikan debit air di sungai naik. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui pola pengelolaan daerah aliran sungai di Ibu Kota RI itu

“Kami ingin belajar tentang pengelolaan banjir di Jakarta dari kebijakan, program, kegiatan, hambatan hingga solusi dan langkah yang diambil dalam penanganan banjir,” kata legislator PDI Perjuangan itu.

Anggota Komisi D Wahyudin Noor Ali menyinggung alokasi anggaran yang digunakan Dinas PU SDA DKI Jakarta sebagai langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat.

“Mengelola banjir itu biasanya mulai dari perencanaan terlebih dahulu, setelah perencanaan selesai maka kontrak pembangunan fisik akan berjalan, hingga nanti melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Berapa anggaran yang digelontorkan dari provinsi,” kata Goyut sapaan akrabnya.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Data dan Informasi SDA Provinsi DKI Jakarta Nugrahayadi menjelaskan,  pihaknya telah melakukan pembangunan prasarana dan sarana sungai serta kelengkapannya. Hal ini merupakan langkah untuk melakukan penanganan banjir di tengah hujan dengan intensitas lebat di DKI Jakarta.

Penangganan pengendalian banjir dibagi menjadi tiga tahap, mulai dari prabanjir, saat banjir, dan pascabanjir. Dalam tahap pra banjir pihaknya akan melakukan pengurasan saluran, pengerukan kali dan waduk. Saat banjir terjadi, Nugrahayadi menjelaskan pihaknya menempatkan satgas di lokasi genangan, hingga penempatan pompa mobile.

“Upaya yang telah kami lakukan yaitu membuat polder dan 942 proyek, membangun drainase vertikal, penanganan banjir dan rob melalui NCICD, pengerukan waduk/situ/embung/kali/sungai dan pemeliharaan sarana prasarana. Hal itu kami harap dapat mengatasi banjir dalam satu kawasan yang airnya tidak dapat mengalir secara gravitasi. Kami juga melakukan penataan bantaran kali/sungai, dan meningkatkan kapasitas kali/sungai,” kata dia.

Menjawab soal anggaran, Nugrahayadi menjelaskan Anggaran pengendalian banjir dan rob pada 2023 sebesar Rp 3,2 triliun dengan porsi terbesar di pembebasan lahan. Untuk pembangunan waduk, polder, tanggul, hingga pemeliharaan saluran-saluran penghubung masing-masing sebesar Rp 300 miliar.(danik/priyanto)

Dilihat: 38

Berita Terkait

  • MEDIA TRADISIONAL: “Warok” Wonogiri Langgengkan Kesenian Reog

    WONOGIRI – Kesenian reog tak hanya berkembang di daerah asal Ponorogo. Wonogiri pun sebagai daerah serumpun juga turut memiliki reog yang kesehor itu. Sebagaimana yang dipentaskan dalam acara Media Tradisional DPRD Provinsi Jawa Tengah, reog tampil dengan ciri khas “sangar”-nya. Pada kesempatan itu anggota DPRD Jateng Ayuning Sekarsuci hadir langsung sekaligus menjadi narasumber untuk mengulas kesenian reog.

  • MEDIA TRADISIONAL: Warga Cilacap Masih Gandrungi Wayang Kulit

    CILACAP – Wayang kulit bagi warga Cilacap tetap mendapatkan hati. Bagaimanapun juga Cilacap memiliki dua kebudayaan yakni Jawa dan Sunda. Keunikan inilah sampai sekarang ini masih tetap terjaga. Inilah yang dikemukakan Sukarno Sugiharto dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap saat menjadi narasumber dalam kegiatan Dialog Parlemen Nguri-uri Kebudayaan Khas Cilacap di Sanggar Ajisaka Cilacap, Jumat (28/10/2022). Anggota Komisi D DPRD Jateng Samirun turut menjadi penyaji materi dalam pegiatan itu.

  • Konsep Pengembangan Kepemudaan di Jabar Jadi Acuan

    BANDUNG – Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Pembangunan & Pengembangan Kepemudaan, Komisi E DPRD Provinsi Jateng melakukan pengayaan data dan informasi ke Provinsi Jabar yang lebih dulu memiliki Perda Kepemudaan. Saat berdiskusi dengan DPRD dan Dispora Provinsi Jabar di Kantor DPRD setempat di Kota Bandung, Senin (2/11/2020), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri didampingi Ketua Komisi E DPRD Abdul Hamid bersama anggotanya mendiskusikan mengenai pola pengembangan terbaik dalam persoalan kepemudaan.