Tingkat Penggangguran Perlu Diminimalisir
TENAGA KERJA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan Disnakertrans Provinsi Jambi, Senin (13/5/2024), membahas soal ketenagakerjaan. (foto ervan romo)
JAMBI – Persoalan ketenagakerjaan masih menjadi sorotan Komisi E DPRD Proviinsi Jateng. Seperti saat rombongan dewan menyambangi Kantor Disnakertrans Provinsi Jambi, Senin (13/5/2024), kemarin.
Pada kesempatan itu, Muhammah Harir Khodari selaku Sekretaris Dinas, mewakili Kepala Disnakertrans Bahari Panjaitan, mengatakan pihaknya menyambut baik kunjungan DPRD Provinsi Jateng yang ingin membahas persoalan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pihaknya terus menggenjot upaya pengurangan tingkat pengangguran seperti bursa kerja khusus (BKK) di tingkat SMK.
Datanya menyebutkan, ada sekitar 2,75 juta orang penduduk usia kerja di Provinsi Jambi. Dari angka itu, terdapat 1,89 juta orang angkatan kerja dan 85,6 ribu orang penggangguran.
“Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,4 ribu orang sepanjang periode Agustus 2022 sampai Agustus 2023. Untuk itu, dalam persoalan ketenagakerjaan, kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dinas pendidikan, guna mempersiapkan lulusan masuk dunia kerja sekaligus memininalisir tingkat pengangguran,” paparnya.
Mendengarnya, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengaku sangat apresiatif dengan upaya disnakertrans yang sudah bekerja keras meminimalisir tingkat pengggguran. Pihaknya berharap upaya itu dapat menjadi masukan agar tingkat penggangguran juga dapat menurun di Provinsi Jateng.
“Tingkat kemiskinan di Jateng itu tinggi. Jadi, kami kesini ingin melihat upaya Jambi dalam hal pengurangan tingkat penganggurannya,” kata Hamid, sapaannya.
Sebagai informasi, program penanggulangan penggangguran yang dimiliki disnakertrans tersebut diupayakan selaras dengan Perda Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Selain itu juga ada Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan.
PABRIK SAWIT
Setelah berdiskusi dengan disnakertrans, Komisi E mengunjungi PT. Sungai Bahar Pasific Utama (SBPU) di Kabupaten Muaro Jambi sebagai pabrik pengolahan sawit, Selasa (14/5/2024). Ketika berbincang dengan pihak manajemen perusahaan, Komisi E menilai pengelolaan tenaga kerjanya sudah sangat baik.
“Kami melihat perusahaan ini sudah mampu membuka lapangan kerja yang banyak, dengan melihat jumlah karyawan sekitar 250 orang,” kata Hamid.
Menanggapinya, General Manager SBPU Totok Yulianto mengatakan sebagian besar pekerja sudah menjadi karyawan tetap. “Kami tetap mengutamakan keselamatan kerja dan aturan pengupahannya,” tandas Totok. (con/ariel)
