Terminal Pilangsari Dijadikan Posko Lebaran 2024

WhatsApp Image 2024 03 14 at 14.05.26

KUNJUNGAN LAPANGAN : Komisi D bersama Dinas Perhubungan dan pengelola Terminal Pilangsari berfoto bersama usai kunjungan lapangan.(foto: dewi sekarsari)

SRAGEN – Komisi D DPRD Jateng meninjau kondisi sarana dan prasarana Terminal Pilangsari Tipe B yang berada di Sragen. Peninjauan itu untuk mengetahui kesiapan Dinas Perhubungan dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2024 ini.

Sekretaris Komisi D Chamim Irfani beserta romongan diterima Koordinator Terminal Ritadi pada Rabu (13/3/2024). Dalam pertemuan itu dia mengungkapkan, keberadaan terminal untuk sekarang ini berbeda kondisi dengan dua dekade lalu. Saat ini banyak terminal-terminal di sejumlah kabupaten tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Moda transportasi massal jarang keluar masuk terminal. Pun dengan masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk keperluan sehari-hari.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah tak boleh berpangku tangan dengan kondisi tersebut. Terlebih lagi terminal tipe B dibawah pengelolaan Pemprov Jateng. Karena itu dukungan untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana tetap harus dilakukan.

“Kami ke terminal ini untuk melihat langsung kondisi terminal. Apakah ada hambatan yang dihadapi di Terminal Pilangsari. Harapannya saat mudik Lebaran tiba semua masyarakat merasa dipermudah dan nyaman dalam berpergian, ditambah dengan adanya fasilitas Angkutan Mudik Balik Gratis yang sudah berjalan,” ucapnya.

Ritadi menjelaskan, pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran dengan berkaca dari tahun sebelumnya akan berdiri di depan terminal. Personelnya terbagi menjadi tiga sif.

“Untuk pantauan mobile kita lakukan secara berkala dengan berkolaborasi dengan dengan tim patroli, tim posko kantor balai,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Posko Kesehatan  terpusat di posko terpadu pada Simpang Empat Sukowati yang berjarak kurang lebih 300 m dari Terminal Pilangsari.

Senada, Kepala Balai Perhubungan wilayah III Surakarta, Risyanto juga turut menjelaskan kendala yang dihadapi dari segi operasional adalah keterbatasan jumlah personil terminal, sedangkan dalam sisi prasarana kendalanya terdapat banyak landasan dan kios dalam kondisi rusak sehingga pelayanan tidak maksimal.

“Kami melakukan manajemen personil sehingga pelayanan dapat optimal, dan untuk kerusakan landasan kami melakukan perbaikan sementara dengan menutup lubang-lubang yang membahayakan,” ucap Risyanto.(dewi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.