Target Proyek Infrastruktur Pemerintah Dijadwal Ulang

1 anur2

BERI PAPARAN : Anggota Komisi D Ida Nur Sa’adah memberikan paparan
ekspose ‘Dialog Interaktif: DPRD & Media Massa’, di Lobi Lantai 1 Gedung Berlian.(foto: rahmat yw)

GEDUNG BERLIAN – Pandemi Covid-19 yang belum usai membuat program pembangunan daerah tersendat, terutama di sektor infrastruktur yang nilainya cukup besar. Refocusing anggaran dilakukan secara masif guna mencegah penyebaran covid meluas di berbagai daerah. 

Hal tersebut disampaikan secara langsung dalam ekspose ‘Dialog Interaktif: DPRD & Media Massa’, di Lobi Lantai 1 Gedung Berlian, Jalan Pahlawan Nomor 7 Kota Semarang, Jumat (13/11/2020).

Anggota Komisi D Ida Nur Sa’adah yang menilai refocus perlu dilakukan. Infrastruktur setelah refocusing anggaran penanganan Covid-19 mendapat nilai sebesar Rp 7,6 triliun. Beberapa proyek pembangunan seperti pelebaran di daerah Salatiga untuk sementara dihentikan, mengingat penanganan covid di berbagai daerah terus berjalan. Ini memang menghambat beberapa kinerja Komisi D yang bersentuhan langsung dengan infrastruktur.

“Di sisi lain, kami saat ini tengah berusaha menangani limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari industri besar. Mulai dari aki dan logam-logam berat, yang setiap kotanya dengan beban sampah 12 ribu ton dan ini menjadi perhatian khusus. Raperda PPLH yang sedang disusun juga menggandeng berbagai ahli dari kalangan akademisi juga pemerhati lingkungan,” jelas legislator FPKB itu.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.