KLATEN – Bapemperda DPRD Provinsi Jateng memperkuat materi dalam penyusunan Raperda tentang Garis Sempadan melalui diskusi bersama Dinas PUPR Kabupaten Klaten dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bengawan Solo, Senin (25/5/2026). Diskusi itu difokuskan untuk menghimpun data teknis, menyelaraskan regulasi hingga mencari solusi atas persoalan pemanfaatan ruang sempadan yang masih kerap menimbulkan pelanggaran di lapangan.
SEMARANG – Puluhan wartawan dan pegiat jurnalisme digital dari berbagai daerah di Jateng berkumpul dalam forum ‘Jateng Media Summit 2026.’ Selama dua hari, Rabu-Kamis (20-21/5/2026), di Hotel Khas, Kota Semarang, mereka berdiskusi dan merumuskan roadmap atau peta jalan media lokal di tengah derasnya arus disrupsi digital dan gempuran media sosial.
GUBERNURAN – DPRD akan terus mendukung kesejahteraan profesi transportasi online atau dikenal dengan driver ojek online (ojol) baik roda 2 dan 4. Hal itu ditegaskan 2 Anggota DPRD yakni Yudi Indras Wiendarto dan Niken Mayasari saat berorasi di hadapan puluhan pengemudi ojek online.
SEMARANG – Arus digitalisasi yang bergerak cepat dinilai telah mengubah wajah komunikasi publik pemerintahan. Di tengah derasnya perkembangan media sosial, teknologi digital hingga kecerdasan buatan, humas pemerintah dituntut tidak lagi sekadar menyampaikan informasi formal tapi mampu membangun komunikasi yang cepat, akurat dan berdampak bagi masyarakat.
CIREBON – Dalam upaya pengawasan perkembangan pertumbuhan ruang dan pembangunan daerah, Bapemperda DPRD Provinsi Jateng terus mencari masukan dan informasi untuk memperkaya materi dalam pembahasan Raperda Garis Sempadan, salah satunya ke Provinsi Jabar. Ketua Bapemperda Provinsi Jateng Iskandar Zulkarnain mengungkapkan sangat perlunya perda tentang penyelenggaraan garis sempadan di Jateng.
YOGYAKARTA – Tingkat pengangguran di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi sorotan dalam forum pembahasan ketenagakerjaan bersama Disnakertrans DI. Yogyakarta, Selasa (19/5/2026). Meski angka pengangguran disebut hanya sekitar 0,3%, sejumlah anggota dewan menilai masih terdapat paradoks sosial dan ekonomi di DIY, terutama tingginya angka kemiskinan, dominasi pengangguran lulusan sarjana, hingga rendahnya upah minimum regional (UMR).
BANDUNG – Komisi D DPRD Provinsi Jateng bertandang ke Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Provinsi Jabar, Selasa (19/5/2026). Tujuannya, memperoleh data dan informasi terkait penyelenggaraan serta alokasi anggaran infrastruktur jalan dan jembatan Tahun Anggaran 2026.
JAKARTA – Komisi C DPRD Provinsi Jateng mendorong PT Asuransi Bangun Askrida segera memulihkan kesehatan permodalannya. Tujuannya agar kembali mampu memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi Jateng.
GUBERNURAN – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap pengemudi ojek online (ojol) sebagai dasar penyusunan program kesejahteraan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya aksi puluhan driver yang mendatangi Kantor Gubernur, Selasa (19/5/2026).
JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik. Regulasi yang telah berjalan lebih dari satu dekade itu dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab perkembangan sistem pelayanan modern, terutama di tengah percepatan digitalisasi dan tuntutan pelayanan yang semakin inklusif.
BANJARNEGARA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Setyo Arinugroho menegaskan perlunya percepatan pembangunan di wilayah selatan Jateng agar tidak terus tertinggal dibanding kawasan utara. Menurut dia selama ini proyek strategis nasional maupun pengembangan ekonomi masih lebih banyak terpusat di wilayah utara.
KARANGANYAR – ‘Aja nyen ana bencana, baru kita bertindak.’ Demikian penegasan Ketua DPRD Jateng Sumanto kepada warga dan sukarelawan ‘Jogo Kali’ Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar, Sabtu (16/5/2026).
