SERAP ASPIRASI. Sukirman dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Balai Serbaguna Kelurahan Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Jumat (18/2/2022). (foto ayu utaminingtyas)
WONOPRINGGO – Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Balai Serbaguna Kelurahan Sastrodirjan dan Kantor Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Jumat (18/2/2022), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman bertemu dengan sejumlah warga desa. Para warga itu menyampaikan beberapa persoalan yang belum terselesaikan.
Beberapa diantaranya Dana Desa, pembangunan infrastruktur, sarana/ prasarana pendidikan-keagamaan-kesehatan, dan bantuan bagi pelaku UMKM. Seperti disampaikan Camat Winopringgo Tuti Hatyati kepada Sukirman mengenai Dana Desa. Ia menilai pada 2022 ini Dana Desa terikat dengan sejumlah aturan dan ada pula infrastruktur yang belum tercover dana tersebut.
“Mohon bantuannya untuk perbaikan jalan-jalan Wonopringgo yang dialiri jalur-jalur sungai. Dalam hal ini, eksekusi harus seizin pemerintah provinsi sehingga kami tidak bisa mengerjakannya. Itu karena adanya jalan milik provinsi,” ujar Tuti.
Di Balai Kelurahan Sastrodirjan, Sukirman juga menerima aspirasi dari Sekretaris Desa Ahmad Zuhri. Seperti persoalan pembenahan jaringan irigasi, masih adanya gizi buruk, sarana/ prasarana PAUD, pengaspalan jalan, dan persoalan bencana tanah longsor.
Sementara, dalam penjelasan soal Dana Desa, Sukirman mengakui bahwa dana tersebut kurang fleksibel untuk kebutuhan tiap-tiap desa. Karena, dari pantauannya, penyerapannya masih sekitar 68%. Dari situ, ia berharap pemerintah provinsi dapat mengkoordinasikannya kepada pemerintah pusat.
“Adanya bantuan keuangan desa dan bantuan kabupaten/ kota tapi titiknya tetap di desa-desa,” kata Politikus PKB itu.
Soal program bantuan, kata dia, ada beberapa bantuan untuk masyarakat seperti di sektor pendidikan yang didalam ada kegiatan penguatan infrastruktur sekolah dan keagamaan terdiri dari masjid dan mushola. Selain itu, ada juga bantuan untuk organisasi masyarakat.
“Tidak lupa, ada juga bantuan untuk UMKM yang saat ini terkena pandemi. Disini, banyak konveksi yang tidak beroperasi sehingga baru-baru ini sempat mendatangkan dinas perindustrian untuk berdiskusi mencari solusi bersama,” jelas Sukirman.
Dikatakannya, semua aspirasi tentu menjadi bagian dari program pemerintah, terlebih mengenai bencana yang dapat mengancam keselamatan warga. Dalam penyerapan aspirasi itu, DPRD bersama Bappeda akan mengkajinya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan memilah prioritas program.
“Jika belum prioritas, maka akan direalisasikan pada tahun berikutnya, untuk realisasi program desa ke depannya,” pungkasnya. (ayuutami/ariel)
