Sukirman Minta Ketersediaan Tabung Oksigen Segera Diatasi

WhatsApp Image 2021 07 05 at 14.09.09

DIALOG VIRTUAL : Wakil Ketua DPRD Sukirman sedang mengikuti rakor penanganan Covid-19 secara virtual dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo.(foto: ervan ramayudha)

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman meminta kepada Gubernur Ganjar Pranowo segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan tabung oksigen. Saat ini semua daerah membutuhkan tabung oksigen guna penanganan Covid-19.

Hal itu dikemukakannya saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) Penanganan Covid-19 secara virtual. Rapat dipusatkan di Ruang Pertemuan Lantai II Kantor Gubernur, Senin (5/7/2021), dengan dipimpin langsung Gubernur Ganjar Pranowo.

“Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sangat perlu supaya permintaan tabung oksigen bisa teratasi,” ucapnya.

Tak hanya tabung oksigen, politikus PKB itu juga menyoroti beberapa hal selama PPKM darurat ini. Kebijakan soal jam buka untuk usaha di sektor hiburan, tempat makan/minum harus benar-benar tegas. Pelibatan TNI, Polri serta Satpol PP sangat penting guna menegakkan aturan.

Menyinggung masalah vaksinasi, Sukirman meminta masyarakat bersabar mengingat persediaan vaksin belum bisa mencukupi masyarakat keseluruhan. Saat ini upaya percepatan vaksinasi masih digalakkan.

Sementara, dalam paparan Gubernur Ganjar Pranowo disaksikan para kepala daerah di 35 kabupaten/kota, Forkopimda, dan pihak-pihak terkait, masalah ketersediaan tabung oksigen harus menjadi perhatian serius. Dari laporan masing-masing daerah stok tabung mulai menipis.

“Saya minta bupati/wali kota untuk tetap tenang. Permasalahan kekurangan tabung oksigen juga terjadi di semua daerah. Tenang, jangan panik. Pemerintah sudah koordinasi dengan pihak terkait kelangkaan tabung oksigen. Ketesediaan tabung oksigen dalam stasus on going,” ucapnya.

Selain oksigen, vaksin juga menjadi pembahasan. Pada vaksinasi tahap I, stok vaksin sudah habis di sebagian kota. Mengenai tahap II, ia sudah meminta kepala daerah bisa langsung koordinasi dengan dinas kesehatan setempat, terutama soal jumlah yang dibutuhkan.

“Silakan ambil langsung di Pemprov Jateng,” pintanya.

Dalam kesempatan itu pula, Ganjar menanyakan kepada kepala daerah tenatang tindak lanjut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Kenaikan kasus Covid-19 di sejumlah daerah untuk saat ini didominasi berasal dari klaster keluarga dengan presentase 77%. Karena itulah dia meminta masyarakat yang terkena Covid-19 tanpa ada gejala atau istilah orang tanpa gejala (OTG) untuk melakukan isolasi mandiri terutama di tempat isolasi terpusat di masing-masing daerah.

“Koordinasi dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan sampai bupati/wali kota harus bisa melakukan penanganan secara mandiri,” ucapnya.

Mengenai kegiatan peribadahan, Gubernur tetap meminta ada pembatasan ketat. Hanya saja seperti di masjid diharapkan tidak sampai sepi dan tutup. Mengenai mal swalayan, sesuai keputusan untuk tetap ditutup dan rumah makan hanya untuk melayani pemesanan dan tetap mematuhi protokok kesehatan.

“Di masjid kalau bisa tetap mengumandangkan azan, jangan sepi. Kalau untuk shalat, diharapkan di rumah saja,” pintanya.(cahyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.