Sukirman: Himbauan Protkes Harus Lebih Tegas

Tanggal -
Tes swab skm

TES SWAB. Sukirman saat menunjukkan hasil tes swab antigen di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jateng, Kamis (17/6/2021). (foto erpan romo)

GEDUNG BERLIAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman berharap ada upaya lebih tegas guna mencegah penyebaran Covid-19 yang kini kasusnya semakin tinggi. Demikian disampaikan Sukirman, disela-sela kegiatan swab antigen di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jateng, Kamis (17/6/2021).

“Intinya adalah ada himbuan lebih tegas karena semua sudah abai menyepelekan himbauan tidak mudik,” kata Politikus PKB itu.

Ia juga berharap sosialisasi protokol kesehatan (protkes) kembali digencarkan, termasuk operasi masker dan penutupan hiburan malam. Ia menilai hal itu perlu dilakukan, mengingat tingkat kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protkes masih sangat rendah.

“Meskipun Jateng sudah berusaha mengendalikan program larangan mudik, akan tetapi tingginya mobilitas masyarakat tidak bisa dipungkiri dan selanjutnya kedisiplinan masyarakat yang belum maksimal,” jelasnya.

Terlepas dari varian yang muncul dari virus Covid-19 atau peraturan larangan yang diterapkan oleh pemerintah, masyarakat juga harus sadar akan kerinduan anak-anak belajar di sekolah, rindu dengan makan di tempat kuliner, rindu dengan tamasya, dan rindu dengan aktivitas yang nyaman. “Untuk itu, saya menegaskan ayo kita displin melaksanakan protkes,” tandasnya. (ariel/priyanto)

Dilihat: 63

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)