Sukirman Apresiasi Absensi ‘Share Location’ ASN

WhatsApp Image 2021 05 17 at 19.25.42

BERSAMA GUBERNUR. Sukirman (kiri) saat bersama Ganjar Pranowo dalam acara Halal bi Halal virtual di Grhadika Bakti Praja.(foto: fais fuadi)

SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat yang telah mematuhi imbauan pemerintah untuk tidak mudik, dan mematuhi protokol kesehatan selama silaturahmi dengan sanak keluarga. Hal itu disampaikan Sukirman sesudah mengikuti acara Halal bi Halal virtual bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Forkompimda serta seluruh stakeholder Jawa Tengah, Senin (17/5) di Gradhika Bakti Praja kompleks Kantor Gubernuran Jateng.

“Sejak tanggal 6 Mei sampai H-1, DPRD melakukan pengawasan di setiap pos perbatasan. Memang tampak lengang kendaraan pribadi maupun umum masuk dan keluar Jawa Tengah. Artinya masyarakat Jawa Tengah di perantauan memang tertib dan patuh, dan kami sangat menghargai semua proses ini,” ujarnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menegaskan supaya pemerintah tetap harus waspada dan tidak lengah mengendalikan perkembangan Covid-19 pasca Lebaran. Kerja keras yang sudah baik dari semua pihak harus dipertahankan, jangan lagi ada mobilitas kegiatan masyarakat yang bisa menyebabkan kenaikan Covid.

Sukirman mengapresiasi kerja keras Pemerintah yang sudah maksimal. Salah satu di antaranya mengendalikan seluruh ASN untuk tidak mudik. Larangan itu juga disertai kontrol yang baik, tidak sebatas dilarang tanpa kontrol dan pengawasan.

“ASN ini pelayan masyarakat dan Alhamdulillah sudah memberi contoh yang baik. Saya kaget juga ternyata ASN harus membuktikan tidak mudik dengan absen virtual alias share location atau lazim diungkapkan serlok dalam fitur aplikasi pesan berantai WhatsApp (WA). Nah kerja keras ini, jangan sampai rusak karena pasca-lebaran ini ada aktivitas masyarakat yang tidak terkendali,” paparnya.

Ke depan, imbuh Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah ini, dengan kondisi yang sudah baik ini, tentu pemerintah harus segera merealisasikan program-programnya. Seperti recovery (pembenahan) ekonomi, pembelajaran tatap muka, dan penurunan angka kasus Covid-19 serta penurunan angka kemiskinan harus dilanjutkan.

DPRD saat ini sedang membahas usulan Gubernur untuk melakukan Perubahan RPJMD. “Semua akan kami hitung dengan cermat, terutama perbaikan ekonomi, pendidikan, dan penurunan angka kemiskinan,” tandasnya.(cahyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.