Setwan Jateng Pakta Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

Tanggal -
20220630143116 IMG

SEMANGAT KERJA: Sekwan Urip Sihabudin memimpin penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Gedung Berlian, Kamis (30/6/2022).(foto: teguh prasetyo)

GEDUNG BERLIAN – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin memimpin penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBM) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Gedung Berlian, Kamis (30/6/2022).

Penandatanganan pakta tersebut sebagai komitmen untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang jujur dan amanah dalam menjalankan tugas sesuai perundang-undangan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 

Dalam sambutanya, Urip menyampaikan wilayah bebas korupsi tersebut merupakan bagian dari cita-cita bersama dan merupakan mimpi Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya tahapan-tahapan perlu dilakukan diantaranya penandatanganan pakta integritas tersebut.

“Di bidang pelayanan kedewanan tolong disiapkan lebih dulu. Supaya instrumen-instrumen bisa kita siapkan dan segera kita wujudkan. Secara bertahap, hingga semua pelayanan lembaga ini bisa kita tindaklanjuti menjadi wilayah bebas korupsi,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dia juga menyampaikan kunci kebahagiaan dalam hidup d iantaranya, pertama cintailah diri sendiri, selanjutnya lakukanlah yang terbaik dan berbuatlah yang baik-baik dan jangan menyakiti orang.

“Kita juga harus banyak memaafkan. Selanjutnya, Banyaklah bersyukur, seperti kata MH Ainun Najib atau Cak Nun ‘Kalau kita diberi sedikit yang bisa mengobati dahaga kita, jangan sekali-kali minta lebih dari itu yang bisa jadi menenggelamkan kita’. Jangan sekali-sekali mengikuti keinginan, itu tidak ada batasnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan pelepasan purnatugas kepada Kepala Bagian Humas Suwondo yang telah merampungkan tugasnya sebagai ASN.(teguh/priyanto)

Dilihat: 40

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)