Sekretariat DPRD Jateng Tata Kinerja ASN di 2022

Tanggal -
IMG

BAHAS KINERJA : Jajaran Sekretariat DPRD Jateng tengah membahas kinerja di 2022 di ruang Banggar, lt IV. (azam addin)

GEDUNG BERLIAN – Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah persiapkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pelayananan pada 2022 ini.

Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Sri Windayani mengungkapkan, bahwa sistem manajemen kinerja ASN telah mengalami perubahan yang lebih ringkas. Diharapkan kinerja ASN jauh lebih ringan dan fokus kepada hasil.

Hal tersebut mengemuka dalam “Sosialisasi Sistem Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Staf” di lingkup kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (19/1/2022).

“Sistem ini sudah ringkas, mudah, jadi waktu kita untuk administrasi ASN sudah terpangkas. Oleh Karenanya Kinerja pelayanan kita di lingkungan Sekretariat Dewan ini bisa lebih maksimal lagi,” terang Winda selaku Pelaksana Harian (PLh) Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah di sela-sela acara di Ruang Banggar, lt IV.

Kinerja yang dipersiapkan pada lingkup Sekretariat DPRD, lanjut Winda, berorientasi pada hasil kerja. Serta melihat bagaimana kesesuaian dengan uraian dan rencana strategis Pimpinan.

“Semoga dengan adanya sistem ini bisa meningkatkan kualitas kinerja dilingkup Sekretariat DPRD Jateng,” harapnya.(azam/priyanto)

Dilihat: 56

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)