JAKARTA – Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan Pendapat Asli Daerah (PAD).
Hal itu yang menjadi fokus Komisi C DPRD Jateng saat melakukan studi banding ke DPRD Prov. DKI Jakarta pada Rabu (21/5/2025).
Menurut Ketua Komisi C Bambang Baharudin Hariyanto, Jawa Tengah memiliki 41 BUMD dengan mayoritas yakni 33 unit bergerak di sektor perbankan. Dengan banyaknya perusahaan tersebut diharapkan pengelolaan BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Pada 2024, Jawa Tengah masih mengandalkan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai sumber pendapatan utama. Dimana deviden atau bagi hasil BUMD Jateng sebesar Rp 600 miliar.
“Memang Jateng masih mengandalkan PKB tahun 2024 sebesar Rp 14 triliun. Deviden paling besar masih di dominasi oleh sektor perbankan yakni PT Bank Jateng,” jelasnya.
Taufik Zulkifli Anggota Komisi B DPRD Prov. DKI Jakarta mengatakan bahwa jumlah BUMD di DKI Jakarta tidak sebanyak di Jateng. Sekarang ini tercatat berjumlah 23 perusahaan dimana 13 BUMD sahamnya sudah diatas 50%. Adapun angka deviden BUMD cukup besar yakni mencapai Rp 900 miliar per tahunnya. Akan tetapi menurutnya masih ada kendala yang dihadapi sehingga pembangunan belum optimal.
“Jika kita melihat BUMD ini terlalu berat di tugas pembangunan, seperti Jakarta Propertindo yang menangani Jakarta International Stadium (JIS), Field Drome dan MRT. Satu BUMD mengerjakan beberapa proyek yang menyebabkan pembangunan kurang optimal,” terang Sekretaris Fraksi PKS itu.
Direktur PT. Jateng Petro Energi (JPEN) Dwi Budi Sulistiana mengatakan bahwa perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara BUMD DKI dan Jawa Tengah. Menurutnya, DKI Jakarta belum memiliki holding BUMD yang bergerak di bidang migas (minyak dan gas) sehingga dengan terjalinnya sinergi antara Jateng dan DKI Jakarta mampu menambah penghasilan PAD di kedua provinsi tersebut.
Sebagai informasi, dalam studi banding ini Komisi C di dampingi OPD terkait seperti Biro Ekonomi, Bapenda dan BUMD PT. Jateng Petro Energi
