Saatnya Kebun Benih Padi Tegalgondo Dioptimalkan

WhatsApp Image 2024 10 29 at 15.38.57 (3)

PERTEMUAN : Jajaran Komisi B setelah pertemuan dengan pihak Kebun Benih Tegalgondo, Sukoharjo.(foto: setyo herlambang)

SUKOHARJO – Target pemerintah untuk swasembada pangan tidak boleh lepas dari pengadaan benih. Terlebih bila Provinsi Jateng ingin mengembalikan daerah yang bisa berswasembada beras maka pengadaan benih padi menjadi keharusan.

Ketua Komisi B Sri Hartini mengemukakan, pihaknya sedang fokus menggali informasi terutama dari OPD yang menjadi mitra kerjanya terkait target pembangunan nasional yakni swasembada pangan. Seperti saat kunjungan ke Kebun Benih Padi Tegalgondo (Sukoharjo) dan Balai Veteriner Boyolali, Selasa (29/10/2024), Komisi B ingin mendapatkan masukan termasuk kekurangan dari kondisi sekarang ini bila dikaitkan dengan target swasembada pangan.

“Kami yang baru dilantik ini berupaya mengevaluasi APBD 2024 terutama untuk OPD-OPD mitra kerja kami. Realisasi selama ini apa termasuk adakah kesulitan. Kami ingin punya program besar untuk bisa mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo untuk mengembalikan swasembada pangan,” jelasnya.      

Di Kebun Benih Padi Tegalgondo di Jalan Raya Solo-Jogja, Kartasura, Sukoharjo, Kepala Balai BenihTanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Surakarta Aris Munandar mengemukakan, membutuhkan perhatian ekstra besar untuk mengoptimalkan Kebun Benih Padi Tegalgondo. Sekarang ini benih padi yang diperbanyak merupakan varietas yang disesuaikan dengan minat masyarakat. Seperti varietas citubagendit, ciherang, membramo, inpari 1, inpari 8, dsb.

“Untuk anggaran antara belanja dengan nilai kebutuhan tidak seimbang. Anggaran di BBTPH di Dinas Pertanian dan Perkebunan terbilang kecil. Anggaran Rp 3 miliar terbagi untuk 16 kebun. Belum terpotong anggaran Rp 2,4 miliar Sebagian untuk menggaji tenaga honorer,” ucapnya.

Anggota Komisi B Ferry Wawan Cahyono menambahkan, pihaknya mempersilakan KBP Tegalgondo mengusulkan kebutuhan anggaran selama setahun. Namun demikian juga perlu ada ketercapaian hasil dari pengusulan anggaran tersebut.

“Pihak KBP Tegalgondo silakan mengusulkan anggarannya. Namun pencapaian kinerja juga harus diimbangi. Penyediaan benih padi dasar sangat diperlukan masyarakat, sudah saatnya diperbanyak pembibitannya,” kata dia.

Sekretaris Komisi B Soleha Kurniawati menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang seluruh OPD untuk mendiskusikan target pencapaian yang menjadi priorotas pada 2025.(tyo/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.