Ruas Tol Sayung-Kadilangu Layak Dibuka

Tanggal -
WhatsApp Image 2022 11 15 at 11.03.26

KUNJUNGAN LAPANGAN: Jajaran Komisi D melakukan kunjungan lapangan ke pintu tol Seksi II Sayung-Kadilangu guna melihat kelayakan pekerjaan.(foto: priyanto)

DEMAK – Komisi D DPRD Jateng berkunjung langsung ke pintu masuk Tol Semarang-Demak Seksi II Ruas Sayung-Kadilangu, Selasa (15/11/2022). Rombongan diterima langsung Direktur Utama PT PP Sayung Demak Siswantono.

Ketua Komisi D menyatakan, pihaknya ingin melihat langsung perkembangan pembangunan tol Seksi II. Secara keseluruhan bangunan di ruas tersebut sudah siap 100 persen. Bahkan sekarang ini ruas sepanjang 16,31 km itu telah dibuka sementara untuk jalan alternatif guna mengurai kemacetan menghindari pembangunan jembatan Wonokerto.

“Kami dari DPRD Jateng berharap dengan akan dioperasionalkannya ruas seksi II bisa mengurangi kepadatan di jalur Pantura Semarang-Demak, terlebih sekarang ini sedang ada perbaikan jembatan Wonokerto. Pengoperasionalan ini setidaknya turut menjadi uji layak fungsi jalan,”ucapnya.

Dalam paparan Siswantono menyebutkan sesuai arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan dibuka secara fungsional pada 18 November mendatang. Mengenai pembukaan sementara mulai 12-17 November diberlakukan untuk pukul 06-10.00 dari arah Kadilangu menuju Sayung (Demak ke Semarang). Pada pukul 15.00 sampai 18.00 dari arah Sayung menuju Kadilangu (Semarang ke Demak).

“Uji coba jalur alternatif ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat terutama kendaraan pribadi, mikrobus, ambulans,” ucapnya.(cahyo/priyanto)

Dilihat: 71

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)