RAPAT PARIPURNA: Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

IMG

AGENDA RAPAT. Pimwan bersama sekda dalam rapat paripurna, Selasa (27/8/2024), dengan agenda Raperda Perubahan APBD 2024. (foto setyo herlambang)

GEDUNG BERLIAN – Rapat paripurna hari ini (27/8/2024) mengagendakan beberapa pembahasan. Diantaranya Penjelasan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangannya, Pemandangan Umum (PU) Fraksi atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Laporan Bapemperda Propemperda Tahun 2025, dan Penetapan Persetujuan Rancangan Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2025.

“Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, Anggota DPRD yang hadir fisik 26 orang dan virtual 38 orang sehingga total 64 Anggota Dewan dari 118 orang Anggota Dewan. Sesuai ketentuan Pasal 141 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD tentang Tata Tertib bahwa rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso saat membuka rapat.

Memasuki acara pertama adalah Penjelasan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangannya oleh Sekda Sumarno. Dalam penyampaian Nota Keuangan, ia mengatakan soal dasar penyusunan Perubahan APBD 2024 yang mencakup beberapa hal seperti perubahan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 yang mendasarkan hasil audit BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.

“Pembahasan Perubahan APBD 2024 untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dan peraturan yang menyebabkan adanya penambahan dan pengurangan melalui penyempurnaan target kinerja dan penganggaran,” kata sekda.

Secara ringkas, rancangan Perubahan APBD 2024 yakni Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp 27,21 triliun, Anggaran Belanja Daerah Rp 28,54 triliun sehingga terjadi defisit Rp 1,33 triliun. Untuk Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan tercatat Rp 1,40 triliun, Pengeluaran Pembiayaan Rp 70 miliar dan hasilnya Pembiayaan Netto Rp 1,33 triliun sehingga SiLPA menjadi nihil.

“Selanjutnya kami mohon persetujuan atas raperda dimaksud dan atas kerjasama serta dukungannya, kami sampaikan terima kasih,” katanya.

Acara selanjutnya adalah PU Fraksi terhadap Penyampaian Gubernur atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangannya. Masing-masing Fraksi dipersilahkan untuk menyampaikan PU nya kepada Pimwan dan sekda.

Agenda berikutnya, laporan bapemperda soal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Dalam laporannya, Wakil Ketua Bapemperda Nur Saadah mengatakan propemperda itu merupakan usulan DPRD dan gubernur yang mencakup raperda prioritas dan kumulatif terbuka.

“Selanjutnya kami minta kepada para Anggota Dewan, apakah Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Jateng tentang Propemperda 2025, tersebut dapat disetujui?,” tanya Hadi kepada Anggota Dewan yang hadir dan dijawab serentak, “setuju!”

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Provinsi Jateng Nomor 25 Tahun 2024. Acara selanjutnya adalah Tanggapan dan/atau Jawaban Gubenur atas PU Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Tangggapan gubernur itu dibacakan Sekda Sumarno. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi atas kontribusi yang sangat berharga terhadap raperda. Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi positif DPRD untuk kesejahteraan masyarakat Jateng,” kata sekda.

Dengan selesainya laporan sekda itu, Hadi menutup rapat paripurna hari ini. “Demikian tadi telah kita ikuti bersama Tanggapan dan/atau Jawaban Gubenur atas PU Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, khususnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng. Dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbilalamin, rapat paripurna pembicaraan tingkat I Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024 DPRD Provinsi Jawa Tengah telah selesai dan secara resmi kami nyatakan ditutup. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,” pungkasnya. (ayuut/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.