RAPAT KERJA: Program 2026 Tentukan Keberhasilan RPJMD Gubernur

Tanggal -
WhatsApp Image 2025 06 19 at 11.15.02

RAPAT KERJA : Jajaran Komisi D menggelar rapat kerja “Dialog Eksekutif-Legislatif Pembahasan Rancangan RKPD Tahun 2026” dengan mitra kerja OPD rumpun infrastruktur.(foto: ganang faisol)

SEMARANG – Komisi D menekankan pada rumpun infrastruktur supaya pada tahun anggaran 2026 tetap fokus pada program kerja supaya RPJMD Gubernur terpenuhi. Hal tersebut mengemuka pada Dialog Eksekutif-Legislatif Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Komisi D dengan OPD yang menjadi mitra kerjanya, Kamis (19/6/2025).

Sejumlah OPD yang melaksanakan pembahasan yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D Nur Saadah dalam mendengarkan paparan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jateng Boedya Darmawan menyebutkan pada 2026 pihaknya menargetkan akan mengurangi Kawasan kumuh yang ada di Jateng. Melalui program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), Disperakim ingin mulai ada pengurangan jumlah.

Saat ini masih menyisakan 5.203 hektare Kawasan kumuh. Bahkan target 3 juta rumah subsidi pun akan siap dibangun pada tahun ini. Terdiri atas 1 juta unit di Kawasan perkotaan, 1 juta unit di pedesaan dan 1 juta di pesisir.

Wakil Ketua Komisi D Joko Purnomo berharap ada pemerataan untuk program RTLH. Jateng wilayah selatan patut mendapatkan perhatian. Banyak warga yang semestinya menerima bantuan tersebut kerap kali tidak ada.

Kepala Dinas Pusdataru untuk tahun ini Kawasan pesisir menjadi perhatian serius. Bahkan Kawasan rob mulai dari Sayung sampai Pekalongan menjadi penanganan. Untuk 2026, pihak Kementerian PUPR memastikan tanggul laut Pantura akan selesai.

Selanjutnya dalam penjelasannya, Kepala Dinas BMCK Hanung AR menyatakan, penanganan jalan provinsi hamper dipastikan sudah 100 persen tertangani. Bahkan jalan penghubung antarprovinsi pun dipastikan selesai.

Dalam penjelasannya Nur Saadah menyatakan, kegiatan dialog tersebut untuk mengetahui program-program yang dimiliki OPD untuk 2026 termasuk persiapan apa saja yang sudah dilakukan. Program yang disusun tahun ini sangat menentukan arah kebijakan Gubernur Ahmad Luthfi-Wagub Taj Yasin yang tertuang pada RPJMD.(hini/priyanto)

Dilihat: 51

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.