Uji Coba PTM Perlu Skema Lanjutan

Tanggal -
1 asura1

KUNJUNGAN SEKOLAH : Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir berbicang dengan guru SMAN 1 Surakarta.(priyanto)

SURAKARTA – Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir, Senin (12/4/2021), meninjau pelaksanaan uji coba penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMAN 1 Surakarta. Dia melihat kelas per kelas, siswa bersama pada guru sangat ketat menerapkan protokol kesehatan.

Didampingi Kepala SMAN 1 Herminingsih, Quatly mengapresiasi kebijakan sekolah dalam mengatur siswanya mulai dari berangkat sampai pulang. Dengan demikian dia berharap Juli nanti sebagaimana rencana dari pemerintah akan diberlakukan PTM bisa terlaksana.

“Semoga PTM ini mampu mengurai kebuntuan dan kebosanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dialami siswa serta mengurangi beban biaya kuota dari orang tua,” ungkapnya.

Dalam obrolan dengan pihak sekolah, Quatly menyatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat skema mengenai kebijakan setelah PTM. Mengingat sampai Juli nanti, pemerintah secara berkala akan terus melakukan uji coba.

“Setelah PTM ini bagaimana? Sekolah bersama orang tua harus membuat konsep setelah siswa pulang dari sekolah supaya tidak ke mana-mana melainkan langsung pulang. Bahkan sampai di rumah diwajibkan mandi dan seragam sekolah harus dicuci supaya lebih steril,” ungkapnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng menggelar uUji coba PTM Tahap I mulai 5-16 April 202. Untuk syarat digelarnya uji coba setelah terpenuhinya persyaratan, seperti memenuhi (100 persen) indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kemenkes RI.

Syarat lainnya, memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari Tim Verifikasi/Visitasi Kesiapan Sekolah kabupaten/kota. Selain itu, mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik, mendapatan izin dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Kabupaten/Kota, dan mendapat izin dari pemerintah daerah (bupati/ wali kota).

Uji coba PTM, hanya boleh dilaksanakan oleh daerah yang telah menyatakan kesiapannya. Pihak sekolah juga sanggup untuk menjamin terpenuhinya prioritas kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, bekerja sama dengan puskesmas terdekat.(priyanto/ariel)

Dilihat: 47

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)