PTM Perlu Dibarengi dengan Kualitas Pendidikan

Tanggal -
20190704193723 IMG

TINJAUAN SEKOLAH : Komisi E berkunjung ke di SMKN 1 Tonjong, Brebes.(foto: priskilla tyas)

BREBES – Sinergisitas antara sekolah dan Dinas Pendidikan perlu dilakukan untuk menaikkan kualitas pendidikan. Hal itu diungkapan Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid saat memonitoring persiapan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) SMK negeri gratis semi boarding Jawa Tengah, di SMKN 1 Tonjong, Brebes, Kamis (10/6/2021).

Sementara anggota Komisi E lainnya Umar Utoyo mengungkapkan, selain memperhatikan kualitas pendidikan, pada saat pandemi Covid-19 sekarang masalah protokol kesehatan harus diprioritaskan.

“Tolong agar siswa melakukan pembelajaran tatap muka diawasi, agar tidak menjadi lebih banyak lagi yang terdampak. Peran sekolah sangat penting untuk kesehatan ini agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, terpenting adalah pengawasan pasca PTM dilakukan,” ungkap Umar

Menanggapi hal tersebut Kepala SMKN 1 Tonjong Kab. Brebes, Drs Sodikun Atmo Yulianto MPd menjelaskan, dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang sudah berdiri sejak 2004 ini sudah dalam persiapan sangat matang. Mengingat pada tahap persiapan sebelumnya sudah dilakukannya tahap simulasi tatap muka bersama siswa dan terbukti berjalan dengan sesuai harapan.

Tambahnya mengenai pembangunan asrama yang ada di SMKN 1 Tonjong ini menciptakan berbagai hal unik yang harus diproses secara teliti yakni pemilihan siswa didik penerima bantuan tidak mampu. Semi boarding sendiri akam membiayai biaya pendidikan dan biaya hidup bagi siswa pilihan tidak mampu menurut negara dan dibiayai BOP dan BOS.

Anggota Komisi E Nurul Farida mendukung sekolah terkait penerimaan bantuan siswa kurang mampu, namun diharapkan pihak sekolah agar lebih teliti serta cerdas dalam pemilihan siswa, karena banyaknya anak-anak di Brebes berkategori kurang mampu dan tidak mempunyai sertifikat non akademis, kurang mendapatkan perhatian khusus.(tyas/priyanto)

Dilihat: 44

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).