Proyek Perbaikan RTLH di Purbalingga Dipantau

Screenshot 20240222

PROYEK RTLH. Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau proyek perbaikan RTLH di Desa Gemuruh Kabupaten Purbalingga, Rabu (21/2/2024). (foto ganang saputro)

PURBALINGGA – Komisi D DPRD Provinsi Jateng memantau 21 unit proyek perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Gemuruh Kabupaten Purbalingga yang sudah selesai dibangun, Rabu (21/2/2024). Pada kesempatan itu, Komisi D melihat salah satu penerima perbaikan RTLH yakni Nur Rohmah.

Ketika ditemui, Nur mengaku sangat berterimakasih atas bantuan perbaikan RTLH. Ditanya soal anggaran pembangunan, ia mengatakan dana yang dihabiskan sebesar Rp 33 juta dengan perincian Rp 20 juta bantuan dari pemerintah provinsi dan Rp 13 juta swadaya

“Dana itu dihabiskan untuk perbaikan lantai, dapur, dan beberapa sudut rumah,” ungkapnya.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Hadi Santoso menjelaskan bahwa program bantuan perbaikan RTLH itu sebagai pemicu/ pembuka jalan swadaya masyarakat/ keluarga untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Disamping itu, hal tersebut sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan di Jateng.

“Kami mendengar masukan dari pemerintah desa setempat bahwa untuk di buka kategori P2 dan P3. Karena, dari awal adalah kategori P1 yakni perbaikan atap, lantai, dan dinding. Maka dari itu, kami akan memasukkan dalam agenda rapat selanjutnya untuk dijadikan bahan masukan. Hal itu akan kami lakukan setelah kami prioritaskan dalam PKE (Pengentasan Kemiskinan Extrim) dan ke depannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, bantuan akan kami kategorikan di P2 dan P3,” jelas Hadi. (ganang/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.