Proyek Infrastruktur Jateng Perlu Dikebut

Tanggal -
01 Kribo SUARA SALATIGA

PROYEK INFRASTRUKTUR. Bambang Kusriyanto bersama Benny Karnadi dan Ida Nurul Farida saat menjadi pembicara dalam dialog di Radio Suara Salatiga FM di Kota Salatiga, Rabu (17/3/2021), membahas proyek infrastruktur di Jateng. (foto humas)

SALATIGA – Pada tahun ini, proyek infrastruktur di Jateng mulai dikebut, mengingat pada 2020 lalu alokasi anggarannya di refocusing dalam rangka penanganan Covid-19. Demikian disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto didampingi Anggota DPRD dari Dapil II, Benny Karnadi dan Ida Nurul Farida, saat menjadi pembicara dalam dialog Radio Suara Salatiga 99.9 FM, Rabu (17/3/2021).

Pada kesempatan itu, Bambang mengakui pada 2020 lalu sebagian besar anggaran untuk proyek infrastruktur dilakukan refocusing. Angkanya mencapai Rp 2,2 triliun untuk menangani Covid-19.

“Pada 2021 ini, alokasi tersebut dikembalikan lagi untuk mempercepat proyek infrastruktur,” kata Politikus PDI perjuangan itu.

Ia mengakui proyek pembangunan infrastruktur itu tidak bisa dilaksanakan secara merata karena pemerintah perlu melihat skala prioritasnya. Senada, Benny Karnadi juga mengatakan proyek tersebut merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat sehingga perlu dikebut atau diperhatikan serius.

Karena, menurut dia, dengan adanya percepatan pembangunan, maka mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Ia mencontohkan, jika ada jalan yang bagus, maka ongkos transportasi akan lebih murah sehingga dampaknya bisa mendorong perekonomian masyarakat lebh baik lagi.

“Itulah, mengapa Presiden Jokowi mengebut proyek tol seperti rencana Tol Bawen-Jogja atau Trans Sumatera agar transportasi menjadi lebih lancar guna dongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata legislator dari Fraksi PKB itu.

Sementara, Ida Nurul Farida berharap proses percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan proyek infrastruktur bisa berjalan seiringan. “Dengan begitu, secara umum pertumbuhan perekonomian masyarakat bisa pulih dalam rangka kemajuan Jateng,” harap Politikus PKS itu. (ariel/priyanto)

Dilihat: 50

Info Lainnya

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).