PRIME TOPIC: Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina

IMG

BAHAS BENCANA. Abdul Hamid saat menjadi pembicara utama dalam acara Dialog bersama Parlemen Jateng (Prime Topic) dengan tema ‘Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina, di Hotel Gets Kota Semarang, Senin (19/10/2020). (foto ariel noviandri) 

SEMARANG – Persoalan kebencanaan menjadi topik utama dalam acara Dialog bersama Parlemen Jateng (Prime Topic) dengan tema ‘Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina’, Senin (19/10/2020). Tema itu diangkat mengingat saat ini hampir seluruh wilayah Jateng sudah memasuki musim penghujan.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid mengatakan semua pihak harus bisa memperhatikan persoalan kebencanaan di musim penghujan ini. Karena, banyak daerah di Jateng yang sering mengalami dampaknya seperti banjir, rob, dan tanah longsor.

“Harapannya, pihak-pihak terkait seperti BPBD dan BMKG selalu update informasi soal kebencanaan. Hal itu dapat dilakukan di medsos,” kata Politikus PKB itu.

Sementara, Safrudin selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jateng yang diwakili Kasi Kesiapsiagaan Adi Widagdo mengatakan pihaknya sudah melakukan kesiapan. Salah satunya memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Memasuki musim penghujan ini, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat tapi belum kategori bencana seperti pohon tumbang dan air meluap. Oleh karena itu, mumpung belum terlambat, mari kita siap siaga menghadapinya,” kata Adi.

Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jateng Abdul Hamid saat
menjadi pembicara dalam Dialog bersama Parlemen Jateng (Prime Topic)
dengan tema ‘Mitigasi & Siaga Fenomena La Nina’.

Erni Suharini, Dosen Geografi FIS Unnes, menambahkan sudah seharusnya pendidikan mengenai kebencanaan diberikan kepada peserta didik. Bahkan, pendidikan itu sudah layak diberikan sejak anak menjalani pendidikan anak usia dini.

“Kami berupaya mengedukasi masyarakat.Untuk pendidikan ke masyarakat, sejak tingkat Paud sudah harus diberikan sehingga lebih meningkatkan partisipasi dalam hal kebencanaan. Pendidikan itu tidak hanya ditujukan bagi masyarakat terdampak bencana tapi seluruh masyarakat,” saran Erni. (ayu/ariel)

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)