PRIME TOPIC: Kepemimpinan Perempuan Era Modern

20210419163750 IMG

BAHAS PEREMPUAN. Ruwiyati saat menjadi pembicara utama dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Kepemimpinan Perempuan Era Modern’, di Hotel Pesonna Kota Semarang, Senin (19/4/2021). (foto ariel noviandri)

GEDUNG BERLIAN – Peran perempuan dalam kepemimpinan saat ini semakin terlihat. Terbukti, sudah banyak kaum perempuan yang mampu menjadi pemimpin ataupun pejabat.

Meski begitu, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jateng Sri Ruwiyati mengaku tidak mudah menggungah kaum perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan/ kemajuan di daerahnya. Menurut dia masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi perempuan di sejumlah daerah.

“Masih perlu perjuangan agar kaum perempuan aktif berperan di semua sektor, termasuk politik,” kata Politikus PDI Perjuangan itu dalam ‘Dialog bersama Parlemen-Prime Topic’ dengan tema ‘Kepemimpinan Perempuan Era Modern’, di Hotel Pesonna Kota Semarang, Senin (19/4/2021).

Bahkan, kata dia, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jateng baru 19%. Ia menilai hal itu disebabkan beberapa faktor diantaranya masih ada parpol yang menghambat peran perempuan atau ada parpol yang hanya ingin memenuhi syarat KPU yakni 30% wakil perempuan sehingga tidak memiliki kualitas dalam dunia politik.

“Kami sangat mendukung anggaran untuk pemberdayaan perempuan. Kami juga melakukan sosialisasi pendidikan politik perempuan guna meningkatkan perannya dalam pembangunan Jateng,” harapnya.

Senada, Kabid Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  (DP3AP2KB) Provinsi Jateng Sri Dewi Indrajati mengatakan selama ini sudah banyak kesempatan bagi perempuan, baik sektor swasta maupun pemerintahan. Namun, diakui pula ada faktor bahwa perempuan belum siap.

“Salah satu upaya pemerintah yakni menerapkan strategi pengarusutamaan gender. Jadi, upaya itu dilakukan melalui pemahaman soal gender di keluarga, sekolah, dan lingkungan,” kata Sri Dewi.

Sementara, Profesor Tri Marhaenis Pudji Astuti dari Unnes Semarang juga mengakui keberanian perempuan untuk maju dan berperan sudah bisa dijalankan saat ini. Namun, patut diakui pula tidak semua yang memiliki keberanian tersebut, mengingat adanya faktor sosial-budaya yang masih melekat.

“Di Unnes, sudah 21 tahun yang menerapkan ilmu sosiologi dan antropologi gender. Kami berharap setiap guru memang harus memiliki perspektif gender yang baik,” kata profesor. (cahyo/ariel)

Info Lainnya

  • Warga Mojogedang Antusias Hijaukan Sungai

    KARANGANYAR – Warga Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang merasa senang adanya kegiatan penanaman di sekitar bantaran sungai. Kegiatan yang dinamakan ‘Jogo Kali Merawat Bumi’ digalakkan Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto bertujuan untuk menghijaukan area sekitar sungai supaya mengoptimalkan fungsi penyimpanan air sehingga keberadaan belik atau mata air ada lagi.

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).