SERAHKAN LHP. BPK RI menyerahkan LHP LKPP 2023 kepada Presiden di JCC Senayan Jakarta, Senin (8/7/2024). (foto teguh prasetyo)
JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Jateng Sumanto menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Presiden Joko Widodo. Dalam acara itu, Senin (8/7/2024), pemerintah pusat mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
Saat memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Sekaligus, terus meningkatkan profesionalisme dalam fungsi pemeriksaan kepada pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” kata presiden, di JCC Senayan Jakarta.
Presiden menambahkan saat ini Indonesia sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada Oktober 2024, dirinya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ia berharap dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan tersebut agar berjalan dengan baik. Yakni, dengan menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara Indonesia.
“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan ekosistem sekaligus dan selalu berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Seusai acara, Sumanto menyampaikan apresiasi atas predikat WTP yang diterima Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jateng. Predikat itu menandakan pemerintah bisa melaksanakan APBN dan APBD dengan baik.
“Tapi WTP untuk Pemerintah Provinsi ini belum bisa diartikan luar biasa. Karena, masih ada item-item yang harus diperbaiki,” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, DPRD Provinsi Jateng meminta kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan lagi kinerjanya. Berkaitan dengan APBD, pihaknya akan terus mengawal sehingga ke depannya menjadi lebih baik. (teguh/ariel)
