Potensial, Pemilih Pemula di Wonosobo

01 Kom A KPU WONOSOBO

PEMILIH PEMULA. Komisi E DPRD Provinsi Jateng saat membahas pemilih pemula dalam Pilkada 2020 di Kantor KPU Kabupaten Wonosobo, Rabu (22/1/2020). (foto setyo herlambang)

WONOSOBO – Tingkat partisipasi pemilih pemula menjadi acuan khusus peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai bentuk pendidikan demokrasi. Untuk itu, semua jajaran KPU harus mempersiapkan tahapan pemilu berjalan dengan baik termasuk sosialisasi ke semua lapisan masyarakat.

Hal tersebut dilontarkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono bersama Komisi A, saat berdialog dengan Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, Rabu (22/1/2020). Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan para komisioner untuk lebih teliti dalam pendataan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), mengingat data masyarakat yang meninggal dan bekerja diluar kota.

“Pilkada 2020 yang dilaksanakan pada September nanti diharapkan dapat berjalan baik dan konflik antar masyarakat dapat ditekan. Selain itu, pemilih pemula yang pada 2020 berusia 17 tahun ke atas untuk bisa dapat terdata dengan baik karena disana proses pendidikan demokrasi sejak dini dimulai. Adapun data DP4 agar tercover dengan baik dan ter-up to date, mengingat berubahnya data bila ada warga meninggal dan beberapa warga yang tinggal bekerja di luar kota,” terang Politikus Golkar itu.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Saleh meminta KPU lebih selektif dan kondisi fisik tetap diperhatikan secara khusus dalam seleksi petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain itu, dalam tahap sosialisasi bagi pemilih pemula, dapat dilakulan dengan cara jemput bola yaitu mendatangi sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Wonosobo.

“Dalam seleksi petugas PPK, kami harapkan untuk lebih selektif. Dalam hal ini, kinerja yang diberikan lebih baik. Disisi fisik juga cukup bekerja optimal sesuai dengan kerja yang diberikan dan cakupan lokasi. Untuk pemilih pemula, proses sosialisasi dapat mendatangi sekolah-sekolah sebagai bentuk pendidikan demokrasi dan politik. Karena, menarik minat para pemilih milineal bisa dilakukan dengan cara yang kreatif,” jelas Saleh.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo Asma Kosrin memaparkan proses tahapan Pilkada Wonosobo saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk sosialisasi, masyarakat Wonosobo cukup tertarik dan ikut andil mendaftar menjadi petugas PPK. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) juga sudah ditentukan dan dipastikan mencukupi untuk gelaran Pilkada 2020 di Kabupaten Wonosobo.

“Proses tahapan pilkada masih berjalan sesuai dengan arahan KPU pusat mulai dari tahap sosialisasi sampai dengan perekrutan petugas PPK. Anggaran NPHD untuk KPU Wonosobo sebesar Rp 40,7 miliar untuk 4 pasangan calon, 3 berasal dari partai politik dan 1 dari perseorangan. Dengan sebaran 1.500 TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk pendaftaran petugas PPK saat ini 179 pendaftar yang kebanyakan berasal dari lulusan fresh graduate perguruan tinggi. Terkait pemilih pemula, terus akan dilakukan sosialisasi lebih luas, selain mendatangi sekolah, juga akan menggandeng organisasi remaja yang ada di Kabupaten Wonosobo,” terang Asma. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.

  • Hadapi Kekeringan, Stok Air Bendungan Masih Aman

    JEPARA – DPRD Provinsi Jateng meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjamin kebutuhan air masyarakat, termasuk memastikan distribusi bantuan air bersih dilakukan tanpa membebani warga terdampak.