Sriyanto Saputro. (foto ariel noviandri)
MAGELANG – Hingga kini, tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih cukup tinggi. Hal itu menjadi sorotan Komisi C DPRD Provinsi Jateng saat memonitoring pengelolaan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD), salah satunya di Kota Magelang.
Dalam diskusi bersama Kepala UPPD Kota Magelang Heny Herlina bersama jajarannya, baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menekankan pentingnya inovasi dan kreatifitas dalam peningkatan pelayanan. Diharapkan, dengan begitu para wajib pajak dapat tepat waktu membayar pajak, termasuk tunggakan pajaknya.
“Persoalan piutang pajak masih menjadi sorotan Komisi C karena sesuai LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK, piutang pajak di Jateng masih sangat tinggi. Kami berharap piutang itu dapat segera teratasi dengan upaya-upaya yang lebih gencar,” kata Sriyanto.
Mendengar hal itu, Heny Herlina mengaku angka piutang masih sangat tinggi. Data UPPD Kota Magelang mencatat, tunggakan PKB hingga 31 Juli 2022 sebanyak 24.996 objek pajak dengan nilai Rp 13,26 miliar.
“Ini memang menjadi PR kami, salah satu upayanya dengan door to door agar masyarakat bisa langsung membayar tunggakan pajaknya,” kata Heny.
Kondisi masih tingginya angka piutang juga dialami UPPD Kabupaten Temanggung. Dalam diskusi dengan Komisi C, Kamis (11/8/2022), Kepala UPPD Kabupaten Temanggung Eko Sri Darminto menyebutkan pada 2021 jumlah objek pajak sebanyak 26.874 dengan nilai Rp 7,72 miliar.
“Secara total sejak 2020 ke bawah hingga 2021, jumlah objek pajak sebanyak 61.881 dengan nilai Rp 30,34 miliar. Upaya yang kami lakukan dalam peningkatan pendapatan seperti sosialisasi ke media, door to door, dan Gadis Pantura (Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat),” kata Eko. (ariel/priyanto)
