Permohonan Bansos Harus sesuai Aturan

Screenshot 20220217

BICARA BANSOS. Sumanto berdiskusi dengan masyarakat di Balai Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Rabu (16/2/2022), membahas teknis pelaksanaan bansos & hibah. (foto setyo herlambang)

KARANGANYAR – Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Balai Desa Tugu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, baru-baru ini, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto menjelaskan mengenai tata cara bantuan sosial (bansos) dan hibah dari dinas terkait. Dalam penjelasannya, aturan dan ketentuan permohonan dana bansos dan hibah harus sesuai dengan undang-undang. 

Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkannya harus mengikuti teknis pengajuan bansos dan hibah. Dengan begitu, setiap permohonan yang diajukan telah melalui tahapan sesuai aturan berlaku. 

Dikatakan, dalam pengajuan permohonan tersebut, penting adanya sinergi antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, semua pihak bisa memahami setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama di pedesaan.

“Hal itu mengingat setiap usulan bansos maupun hibah pembangunan yang berada di wilayah desa adalah hasil kerjasama antar lembaga,” kata Politikus PDI Perjuangan itu dihadapan para konstituen dan perangkat desa.

Ditegaskannya pula, sinergi merupakan kata yang tidak asing dan merupakan jembatan kerjasama antar semua elemen. Dalam lingkup pemerintah, hal itu adalah sesuatu yang wajib terjalin baik antara eksekutif dan legislatif agar semua daerah yang bisa mendapatkan bansos dan hibah bisa terpenuhi.

“Mengingat pandemi belum usai, maka dana desa yang masuk refocusing juga cukup besar sehingga proses pengajuan bankeu (bantuan keuangan) harus sesuai dengan data riil dan tertib secara administrasi,” pungkasnya. (setyo/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.