Permodalan dan Pasar, Masalah Klasik Pengembangan UMKM

WhatsApp Image 2024 03 16 at 09.28.44 (1)

KUNJUNGAN KERJA : Jajaran Komisi B saat kunjungan kerja ke rumah produksi olahan lele Al Fadh di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Boyolali.(foto: ashar alhadi)

BOYOLALI – Masalah pasar dan permodalan kerap menjadi hambatan pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM kerap kali terbentur kurangnya permodalan untuk mengembangkan usahanya. Banyak usaha kecil yang sudah berjalan namun ditengah jalan harus tutup lantaran tidak memiliki modal dan tidak ada pasar.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Sri Marnyuni mengungkapkan hal itu disela-sela berkunjung ke rumah produksi olahan lele Al Fadh di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Kamis (14/3/2024). Di tempat rombongan Komisi B diterima langsung oleh Supriyatin, selaku pemilik rumah produksi dan dari Dinas Perikanan Boyolali.

“Usaha-usaha seperti ini harus perlu dikawal. Jangan sampai usaha yang cukup lumayan besar nantinya harus berhenti di tengah jalan. Pemkab Boyolali memantau apa saja ada kendala,” ucap dia.  

Komisi B berkesempatan melihat langsung dapur pengolahan lele. Di tempat itu, ikan lele segar diolah menjadi beberapa produk mulai dari keripik dan abon. Untuk keripik pun ada yang dari olahan sirip, kulit, dan daging.

Diungkapkan Suprihatin, produksi pengolahan lele itu dilakukan 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Namun, hal itu juga tidak dapat menjadi patokan karena, jika ada pesanan dari distributor atau warga lainnya, kondisinya bisa membuat aktivitas produksi dilakukan setiap hari. 

Untuk memproduksi keripik, dibutuhkan 45 kilogram lelle per harinya. Bahkan bila lagi ramai pemesanan bisa 80 kilogram. Sementara untuk abon bisa 1 kuintal lele per hari.

Ditanya mengenai permohonan yang akan disampaikan, Suprihatin menyatakan butuh tambahan modal. Ia pun meminta pemerintah bisa mencarikan pasar. Mengingat saat ini olahan lele di Boyolali berkembang pesat. Bahkan produksi olahan lele susah ada yang menjangkau Sumatera, Kalimantan.

“Penambahan modal itu akan kami gunakan untuk membeli alat-alat pengepakan maupun pengering untuk keripik. Semoga saja pemerintah bisa mengabulkannya,” pinta Suprihatin.(evi/priyanto)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.