Pemerintah Diminta Perhatikan Pengembangan Perpustakaan Daerah
KUNJUNGAN KERJA : Komisi A menyambangi Kantor Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat.(foto: setyo herlambang)
JAKARTA PUSAT – Salah satu upaya mendorong literasi masyarakat adalah lewat sumber perpustakaan dan arsip yang terus ter-update baik dari segi buku fisik maupun digital. Hal itu mengemuka saat Komisi A DPRD Jawa Tengah menyambangi Kantor Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).
Menjadi keprihatinan, sekarang ini kondisi perpustakaan baik milik provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota banyak perlu pembenah dari segi koleksi buku hingga mengemas perpustakaan lebih nyaman dikunjungi masyarakat.
Membuka diskusi, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando sangat concern dengan tingkat literasi masyarakat yang dinilai sangat minim. Terbukti kecilnya angka hak paten yang dimiliki Indonesia. Selain itu masalah seperti tingkat pendidikan rendah menjadi faktor pendorong minimnya literasi, perpustakaan saat ini tidak hanya koleksi buku-buku saja namun menjadi oase informasi bagi masyarakat luas.
“Dari berbagai negara di dunia, Indonesia hanya memiliki 6 hak paten dan itu pun masih sangat tertinggal jauh dengan Jepang memiliki 44.811 hak paten. Dari sektor pendidikan, banyak masyarakat lebih fokus ke jenjang selesai wajib belajar 9 tahun lalu bekerja, sedangkan di sektor pendidikan tinggi pun serupa. Maka peran perpustakaan sebagai lembaga literasi sangat dibutuhkan, semua akses informasi harus bisa terakses secara luas baik koleksi buku-buku dari berbagai disiplin ilmu hingga informasi dalam bentuk digital,” kata dia.
Menanggapi, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyatakan, perpustakaan bukan hanya sebagai tempat koleksi buku dan iptek tetapi sebagai penggerak literasi masyarakat. Tentu Jawa Tengah perlu mendapatkan support dalam mengembangkan perpustakaan agar tidak monoton.
“Sebagai penggerak literasi masyarakat, perpustakaan harus bisa menjadi sumber referensi segala bidang keilmuan terutama sains dan teknologi, juga tidak lepas di bidang pertanian karena negara kita agraria. Penguatan literasi harus didukung lewat pembenahan perpustakaan agar tidak monoton, seperti dibuat konsep cafe atau mall bahkan jika memungkinkan dibuat konsep futuristik,” jelas legislator asal Golkar.
Senada, politikus asal PAN, Muhammad Yunus mengharapkan perhatian pusat kepada perpustakaan di kabupaten/kota. Secara prestasi, keberadaan perpustakaan daerah sebenarnya tak kalah menarik. Hanya saja dengan anggaran yang minim acap kali pengembangan keliterasiannya kurang optimal.
Yunus juga mengharapkan, dengan era perkembangan digitalisasi tentunya peran perpustakaan bisa menjadi seperti Google untuk memudahkan masyarakat mengaksesbuku dan arsip dari tingkat pusat hingga desa. “Banyak perpustakaan di daerah mempunyai prestasi banyak, seperti pelayanan literasi di pedesaan dari petani sampai siswa sekolah dasar dapat membaca koleksi buku namun karena anggaran sangat minim, informasi yang diberikan pun terbatas. Harapannya, perpustakaan di daerah-daerah bisa mengakses pusat informasi data di pusat sehingga bisa bekerja seperti mesin pencarian google baik berupa arsip dan buku di berbagai bidang keilmuan,” terang anggota komisi A.(tyo/priyanto)
