Optimalisasi Pendapatan untuk Pertumbuhan Ekonomi 7,5 %

IMG

RAPAT EVALUASI. Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, Plh Sekda Heru Setiadhie memimpin rapat evaluasi penerimaan pendapatan tahun anggaran 2019 di Kantor Bappenda Jateng, Selasa (29/10/2019).(Foto: Teguh Prast)

SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto menekankan arti dari pengelolaan keuangan daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai instansi yang menaungi pengelolaan keuangan daerah sudah harus memetakan potensi-potensi pendapatan.

Ke depan Jawa Tengah mendapatkan pekerjaan yang berat karena harus mengejar target pertumbuhan ekonomi 75 persen bersama Jawa Timur.

Ketua DPRD Bambang Kusriyanto.(foto tegus prast)

Penegasan itu disampaikannya di hadapan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Jateng di Lantai IV Gedung Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Jateng pada acara Evaluasi Perencanaan Pendapatan sampai dengan Triwulan III dan Prediksi sampai dengan Triwulan IV, Selasa (29/10/2019). Hadir dalam kesempatan itu Plh Sekda Jateng Heru Setiadhie, serta Ketua Komisi C Asfirla Harisanto beserta jajarannya.

Acara evaluasi penerimaan pendapatan di Kantor Bapenda Jateng

Bambang menjelaskan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang diberikan Presiden itu tentu Pemprov sudah harus bisa memilah serta mengoptimalkan potensi daerah.

“Sudah bukan lagi bicara pada argumentasi atau asumsi. Kalau seperti itu kita tidak bisa memetakan mana potensi yang bisa digali. Kami di DPRD mendorong pemerintah untuk menggali potensi-potensi bisa naik,” ucap dia.

Terlebih lagi Jateng dihadapkan dengan persoalan lama yang tak kunjung selesai yakni kemiskinan. Sejumlah daerah masih dalam peta merah seperti Kebumen, Brebes, dan Wonosobo. Karena itu pendapatan harus dioptimalkan untuk bisa membantu anggaran pengentasan warga dari kemiskinan.

Pada pembukaan acara Kepala Bappenda Jateng Tavip Supriyato menyebutkan, secara umum target pendapatan pada 2019 Rp 14,46 triliun baru terealisasi Rp 10,60 triliun atau secara presentasi baru 73,20 persen. Pendapatan daerah ditopang dari pajak daerah baru Rp 8,6 triliun, retribusi daerah Rp 79,1 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp 511 miliar, dan pengelolaan anggaran lain Rp 1,3 triliun.

Plh Sekda Heru Setiadhie

Pelaksana Harian Sekda Jateng Heru Setiadhie memaparkan ada beberapa catatan yang perlu dicarikan solusi untuk menggenjot anggaran pendapatan. Pertama perihal sampai sisa waktu tahun anggaran 2019 bisa mengejar target pendapatan daerah.

“Perlu trik supaya pendapatan bisa naik sesuai target,” tegas dia.

Selanjutnya perlu meminimalkan tunggakan-tunggakan supaya bisa menaikan anggaran. Diakuinya tugas Pemprov Jateng dengan target pertumbuhan ekonomi 7,5 persen sangat berat. Sekarang ini saja pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen. Dengan selisih ada 1 persen perlu dicari terobosan-terobosan baru.

Selanjutnya adalah penyusunan RAPBD 2020 bisa tepat waktu agar penggunaannya tidak molor.

Ketua Komisi C Asfirla Harisanto

Sementara Ketua Komisi C Asfirla Harisanto yang memimpin evaluasi anggaran meminta masing-masing SKPD bisa memetakan target pendapatan. Belum semua instansi sampai triwulan IV ini memenuhi target yang ditentukan.

“Kendalanya sampai sekarang apa yang harus dibicarakan supaya segera kita bahas untuk carikan solusi,” ucap dia.(priyanto/ariel)

Info Lainnya

  • Bahas Raperda Perlindungan Pekerja Informal di Grobogan

    GROBOGAN – Besarnya jumlah pekerja informal yang belum sepenuhnya tersentuh perlindungan jaminan sosial dan regulasi yang komprehensif mendorong Komisi E DPRD Provinsi Jateng mengunjungi Kabupaten Grobogan, baru-baru ini. Kunjungan itu sendiri dilakukan untuk menghimpun data, masukan, dan praktik baik daerah sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Informal.

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.

  • Pilkades Serentak 2026, Komisi A Pantau Kesiapan Sukoharjo

    SUKOHARJO – Menghadapi Pilkades Serentak 2026, Komisi A DPRD Provinsi Jateng memonitor kesiapan beberapa kabupaten, salah satunya Sukoharjo. Saat berdiskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo di Mal Pelayanan Publik (MPP), Senin (13/7/2026), Komisi A menyoroti aspek administrasi, tahapan pelaksanaan, hingga pembiayaannya.