Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok Perlu Ditekan

Screenshot 20220211

SOAL HARGA. Pimpinan & Anggota DPRD Provinsi Jateng menjadi narasumber dalam dialog di Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, Jumat (11/2/2022), membahas soal fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat. (foto rahmat yasir widayat)

PEMALANG – Beberapa komoditas bahan pokok saat ini mengalami kenaikan harga sehingga cukup memberatkan masyarakat. Dari kondisi itu, dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk menekan lonjakan harga tersebut.

Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman, saat menjadi narasumber dalam dialog di Radio Suara Widuri dan Radio Thomson Pemalang pada akhir pekan ini. Pada kesempatan itu, ia menilai hal tersebut bertujuan untuk mengontrol kondisi harga komoditi pangan di pasar tidak fluktuatif. 

“Ya, pemerintah disini harus hadir untuk selalu mengontrol perkembangan harga, baik kebutuhan pokok masyarakat maupun harga pupuk, untuk proses produksi petani. Akhir-akhir ini kan harga bahan pokok cukup melejit, nah, Dinas terkait harus rajin-rajin mengontrol perkembangan itu di lapangan,” kata Politikus PKB itu.

Sependapat, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sofwan Sumadi sangat setuju apabila Pemerintah Daerah disini turut andil mengontrol perkembangan harga kebutuhan pokok sehingga perkembangannya bisa terpantau oleh masyarakat luas. Beberapa informasi yang didapatnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pemalang dan sekitarnya bahwa harga minyak goreng masih belum bisa terjangkau oleh masyarakat.

“Beberapa informasi dari masyarakat disampaikan ke kami bahwa harga minyak goreng masih tinggi. Kami sebagai wakil rakyat menjalankan tupoksi untuk melakukan pengawasan dan tentunya terus menerus akan selalu memantau dan memberikan usulan kepada dinas terkait. Sehingga, menjelang bulan Ramadhan ke depan harga tersebut bisa lebih dijangkau oleh masyarakat,” tutur legislator dari Fraksi PAN itu.

DIVERSIFIKASI PANGAN

Narasumber lain dalam dialog radio itu yakni Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng Ahmad Ridwan mengungkapkan, sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia, Jateng masih cukup optimis terhadap ketersediaan pangan. Namun, masyarakat diharapkan dapat berinovasi untuk mengganti beras dengan pemanfaatan hasil pangan lokal sebagai bahan makanan pokok. Hal tersebut dinilai lebih bermanfaat untuk peningkatan produksi.

“Sampai sekarang budaya kita masih sama yaitu menggunakan beras. Padahal, beberapa daerah justru memiliki produk olahan bahan pokok selain dari padi namun masih belum optimal. Semoga masyarakat bisa mengubah budaya dan kebiasaan dengan berinovasi atau melakukan diversifikasi konsumsi pangan,” ujar Politikus PDI Perjuangan itu.

Diversifikasi konsumsi pangan yang dimaksud, lanjut dia, merupakan salah satu program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja.

Disamping itu, masyarakat dapat terdorong untuk mengkonsumsi jenis bahan pangan lainnya sebagai pengganti makanan pokok yang selama ini dikonsumsi.

“Disini, diversifikasi dimaksudkan agar masyarakat bisa mengganti nasi dengan produk lainnya misalkan dari ketela pohon, ketela rambat, sagu, kentang, dan jenis lainnya. Supaya bisa merubah pola yang selama ini ‘kalau belum makan nasi, berarti belum makan’, begitu,” tutup Ridwan. (teguh/ariel)

Info Lainnya

  • Laporan Bulanan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak, mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah, periode data 1-28 Juni 2026. Ringkasan Eksekutif – DPRD Jawa Tengah Pada periode 1–28 Juni 2026, pemberitaan mengenai DPRD…

  • Laporan Mingguan Media Sosial DPRD Jawa Tengah

    Laporan ini menyajikan pemantauan komprehensif terkait aktivitas, pemberitaan, dan percakapan di media sosial yang melibatkan DPRD Jawa Tengah serta lembaga legislatif dan eksekutif terkait di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. PERIODE DATA 29 June 2026 – 5 July 2026 Ruang…

  • Laporan Mingguan Media Mainstream DPRD Jawa Tengah

    Monitoring komprehensif pemberitaan dari media online dan media cetak — mencakup analisis, sentimen publik, dan perkembangan isu terkini terkait DPRD Jawa Tengah. PERIODE DATA 29 Juni 2026 – 5 Juli 2026 Ruang Lingkup dan Tujuan Pemantauan Ruang Lingkup Pemantauan Laporan…

  • Komisi D Dorong Perluasan PLTS untuk Ponpes

    SOAL PLTS. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pemanfaatan PLTS di Ponpes Alqur’an Roudlotul Huffadh Almalikiyah, Kelurahan Banyuurip Kecamatan Pekalongan Selatan, Senin (13/7/2026). (foto dwi nugrahini) KAJEN – Komisi D DPRD Provinsi Jateng mendorong perluasan program Pembangkit Listrik Tenaga…

  • Potensial, Industri Garam di Pati

    PATI – Komisi C DPRD Provinsi Jateng memantau pengelolaan Pabrik Garam Industri milik BUMD, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), di Desa Raci Kecamatan Batangan Kabupaten Pati, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, Komisi C menyoroti capaian kinerja keuangan PT SPJT yang menunjukkan peningkatan pendapatan menjadi sekitar Rp 48,1 miliar pada 2025.