Layanan Digital Bank Jateng Sragen Dioptimalkan

Tanggal -
20221024143029 IMG

LAYANAN DIGITAL. Komisi C DPRD Provinsi Jateng berdiskusi dengan jajaran manajemen Bank Jateng Cabang Sragen, Senin (24/10/2022), membahas layanan perbankan. (foto ariel noviandri)

SRAGEN – Layanan digital di Bank Jateng Cabang Sragen kini sudah merata di masyarakat. Menurut Kepala Bank Jateng Cabang Sragen Sutanti layanan digital hampir 50% digunakan masyarakat.

“Meski disini banyak pedesaan, namun layanan digital perbankan sudah dilakukan masyarakat,” kata Sutanti kepada Komisi C DPRD Provinsi Jateng dalam kegiatan monitoring pengelolaan keuangan di Kantor Bank Jateng Cabang Sragen, Senin (24/10/2022).

Ia juga mengatakan layanan digital itu sudah dilakukan pemkab. Diantaranya CMS, Simda, Siskeudes, eTax, eTiket Wisata, eKIR, eRetribusi Pasar, dan PDAM.

Menanggapinya, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto mengaku kinerja selama ini sudah cukup baik. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Tinggi rendahnya DPK itu sangat terkait dengan layanan kepada nasabah. Jika layanan ditingkatkan, maka jumlah DPK juga akan naik,” kata Bambang. 

Data Bank Jateng Cabang Sragen mencatat, secara Year on Year (YoY) DPK tumbuh 0,99% dari September 2021 sebesar Rp 1,40 triliun ke September 2022 sebesar Rp 1,42 triliun. (ariel/priyanto)

Dilihat: 43

Info Lainnya

  • RAPAT PARIPURNA: Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal 

    GEDUNG BERLIAN – Dalam rapat paripurna, Kamis (2/7/2026), Komisi E DPRD Provinsi Jateng memberikan penjelasan tentang Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal. Disampaikan oleh Anggota Komisi E, Jafar Shodiq, raperda itu didasarkan atas tingginya kontribusi tenaga kerja informal memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 

  • Bahas Panti Sosial, Risiko Penularan TBC Disorot

    SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jateng mendesak Pemerintah Provinsi segera membenahi standard operating procedure (SOP) dari pengelolaan panti rehabilitasi sosial. Pasalnya, penataan penanganan pasien dengan penyakit menular dinilai masih sangat longgar dan mengancam keselamatan penghuni panti lainnya.

  • Pengelolaan Aset Jalan Dapat Berkontribusi PAD

    YOGYAKARTA — Penyusunan Raperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Jalan Provinsi tidak hanya mengatur aspek teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan tapi juga pemanfaatan aset jalan secara optimal. Komisi D DPRD Provinsi Jateng menilai pengaturan tersebut dapat menjadi instrumen baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

  • Temui Menteri Koperasi, Komisi B Dorong Tata Kelola Koperasi Berbasis Digital

    JAKARTA – Digitalisasi koperasi dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem perkoperasian, Komisi B DPRD Provinsi Jateng menggali arah kebijakan Kementerian Koperasi terkait transformasi digital dan pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdeskel), Selasa (30/6/2026).

  • DPRD Jateng Siapkan Tahapan Pemekaran Brebes

    BANDUNG — Komisi A DPRD Provinsi Jateng mulai menyiapkan langkah politik dan administratif untuk mengawal usulan pemekaran Kabupaten Brebes. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mempelajari pengalaman Provinsi Jabar saat mengusulkan pembentukan daerah otonom baru (DOB), melalui diskusi ke Komisi I DPRD Provinsi Jabar di Kota Bandung, Selasa (30/6/2026)